Ketua RW 02 Kamaludin mengatakan warganya sepakat satu suara untuk bertahan di rumah masing-masing bila alat berat pemerintah datang besok.
"Semalam saya diajak kumpul, ternyata memang warga saya memilih bertahan, memang satu kata pada minta penggantian. Apapun yang terjadi besok, warga bertahan. Bukan kita (RW) yang desak mesti bertahan," kata Kamaludin, saat ditemui di kediamannya di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (19/8/2015).
Menurut Kamaludin, di RW-nya, terdapat 152 rumah dengan jumlah 200 kepala keluarga yang bakal terkena gusuran. Mereka ada di RT 01, dan RT 08 sampai dengan RT 16.
Meski sebagian besar sudah mendaftarkan kunci di rusun, kata dia, warga akan mempertahankan tempat tinggal mereka. (Baca: Ahok: Kami Tetap Eksekusi dan Pindahkan Paksa Warga Kampung Pulo)
"Kalau daftar sebagian sudah. Kalau daftar enggak masalah. Kalau pindah, enggak mau, kan belum ada penggantian," ujar Kamaludin.
Bahkan, lanjut Kamaludin, saat berbicara dengan warganya, ada yang mengatakan akan melakukan perlawanan jika pemerintah datang dengan cara tidak baik besok.
"Kita lihat situasinya, kalau dilawan, saya lawan Pak. Kalau misalnya baik-baik, kita kasih cendera mata," ujar Kamaludin menirukan kata warganya.
Sementara itu, Soleh (46) warga RT 10 RW 02 lainnya, yang tinggal di bantaran Ciliwung dan terancam digusur mengatakan akan bertahan besok.
Soleh mengaku, ia enggan pindah ke rusun lantaran biaya sewa Rp 300.000 per bulan dirasa memberatkan.
"Saya kecil lahir di sini. Saya tetap bertahan di sini. Ditawari rusun enggak mau kan sewa mesti bayar. Kalau untuk tinggal di rusun saya secara pribadi berat," ujar pria yang mengaku tidak memiliki pekerjaan, dan menggantungkan hidup dari berjualan kaki lima di Kampung Pulo.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur memastikan akan menertibkan permukiman warga di Kampung Pulo, pada Kamis (20/8/2015).
Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan, pihaknya akan menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kita sudah diperintahkan Pak Gubernur untuk segera mengosongkan. Dan kita pun sudah rapat dan putuskan akan tetap melakukan penertiban hari Kamis," kata Bambang, saat dihubungi, Selasa (18/8/2015).
Dia mengatakan, tenggat waktu pengosongan sudah tidak ditunda lagi.