Cerita Ahok di Balik Pelantikan 327 Pejabat Eselon DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali merombak jabatan struktural 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Jumat (4/9/2015). Namun, acara yang berlangsung pada pukul 15.00 WIB di Balai Agung itu membuat beberapa pejabat bertanya-tanya.

Pasalnya, mereka baru diberi tahu akan dilantik sebagai pejabat eselon beberapa jam sebelum pelantikan. Setelah tiba di lokasi, mereka masih belum mengetahui jabatan baru mereka.

"Pelantikan ini tuh seharusnya minggu lalu, tetapi banyak nama yang saya coret. Saya enggak mau," kata Basuki, Jumat lalu. 

Banyaknya pejabat yang batal dilantik itu terjadi karena adanya kabar negatif. Misalnya, ada pejabat yang diduga menyuap dan ada pula pejabat yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain dipilih Basuki, ada pula nama-nama yang dipilih oleh tiap-tiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Basuki kemudian memutuskan untuk menunda pelantikan pejabat eselon.

"Saya pelototin nama satu-satu. Makanya pas hari Kamis (3/9/2015) itu, seharian saya tidak terima tamu dan tidak ngerjain kerjaan lain, hanya khusus wawancara PNS sampai malam," kata Ahok, sapaan akrab Basuki.

Keputusan gubernur (kepgub) tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat eselon pun baru ditandatangani Ahok pada Jumat pagi. Ahok mengaku harus teliti sebelum menandatangani kepgub tersebut.

Saat itu, Ahok mengaku menemukan banyak kejanggalan. Misalnya, ada nama pejabat yang tidak pernah diseleksi. Selain itu, ada enam lurah yang menurut perintahan seharusnya dikenai demosi (turun pangkat), tetapi di dalam kepgub hanya dirotasi.

"Ya, saya coret. Saya tanya sama Pak Suradika (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI), kenapa? Saya mau (lurah) demosi, kok paginya masih dirotasi? Saya enggak mau, dia harus didemosi dan diganti," kata Ahok.

Contoh lain, ada pejabat yang hasil psikotesnya dipertimbangkan menjadi kepala dinas, tetapi tidak ada dalam daftar pejabat yang akan dilantik. Awalnya, lanjut dia, ada sekitar 40 PNS yang potensial untuk menjadi pejabat eselon II. Namun, Ahok menambahkan jumlahnya.

Ahok menilai bahwa hal itu wajar. Sebab, nama pejabat yang dimasukkan telah lolos psikotes dan tes kompetensi berbasis computerized adaptive testing (CAT). Melihat berbagai kejanggalan yang ditemukan itu, Ahok menengarai masih ada permainan di dalam struktur BKD.

"Makanya minggu depan, saya mau ganti lagi beberapa orang yang saya curigai. Kalau saya curiga, ya ganti saja. Bisa jadi itu kepala bidang atau jabatan lain karena minggu ini enggak keuber pelantikannya," kata Ahok.

Salah satu pejabat yang mendadak diberi tahu akan dilantik adalah Muhammad Yuliadi. Dia dilantik menjadi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggantikan Ahmad Sotar Harahap.

Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Barat itu mengaku, saat itu ia masih mengikuti pelatihan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pejompongan, Jakarta Pusat, pada pagi hingga siang hari.

"Tadi di kantor, saya disamperin sama K3 saya, pukul setengah sepuluh pagi. Saya dikasih tahu bahwa nanti pukul tiga (sore) mau dilantik," kata Yuliadi.

Hingga di lokasi pelantikan, Yuliadi mengaku masih belum mengetahui jabatan yang akan dia emban.

Hal yang sama disampaikan Asisten Deputi Gubernur bidang Tata Ruang Abdul Chair. Mantan Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana itu mengaku baru menerima informasi akan dilantik pada pukul 11.00 WIB.

Saat menerima informasi itu, Abdul Chair sudah berada di kantor dan tidak membawa jas. Ia langsung buru-buru menelepon sang istri agar jas diantarkan.

"Istri saya lagi jualan es. Ya sudah, langsung telepon, suruh bawakan jas ke sini (kantor), dan saya baru tahu jabatannya setelah diumumkan," kata Chair.