Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Sampai akibat Ulah Uber Terjadi Pertumpahan Darah seperti di Paris"

Kompas.com - 18/09/2015, 08:53 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menilai perusahaan penyedia aplikasi Uber sudah mengacak-acak peraturan hukum di banyak negara, salah satunya di Indonesia. Tindakannya pun dianggap merugikan taksi-taksi resmi yang berizin.

Shafruhan menyebut Indonesia masih beruntung karena belum pernah terjadi bentrokan terkait hal tersebut. Sebab, kata dia, di beberapa negara sudah ada timbul kerusuhan antara sopir-sopir taksi resmi dengan sopir Uber.

"Jangan sampai akibat ulah Uber ini, terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Karena hal itu sudah terjadi di Paris dan Meksiko," kata Shafruhan saat rapat evaluasi penanganan taksi online di Kantor Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Shafruhan mengatakan, hal tersebut tak lepas dari adanya perdebatan antara perwakilan dari perusahaan-perusahaan taksi resmi dan pemilik mobil yang bekerja sama dengan Uber. Kedua pihak melontarkan pembenaran masing-masing terkait keberadaan Uber.

Salah seorang pemilik mobil yang bekerja sama dengan Uber, Kusmayadi, menyebut Uber sudah berjasa menciptakan lapangan kerja. Atas dasar itu, ia menilai, tidak seharusnya pemerintah melarang keberadaannnya.

"Saya tidak peduli Uber ini dari alam mana, bahkan dari alam barzah sekalipun. Yang pasti Uber udah menciptakan lapangan kerja bagi kami. Saya dan teman-teman cari nafkah di sini," kata Kusmayadi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Unit Taksi dari DPD Organda, M Siburian menilai, tidak sepatutnya pemilik-pemilik mobil yang bekerja sama dengan Uber menjadikan alasan menciptakan lapangan kerja untuk pembenaran terhadap keberadaan Uber. Sebab, hal tersebut juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan taksi resmi.

"Jadi, jangan bapak bilang alasan cari nafkah. Karena sopir-sopir taksi resmi juga cari nafkah. Ada 50.000 taksi resmi di Jabodetabek. Semua sopir taksi resmi tentu punya keluarga yang harus dinafkahi," ujar Siburian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah menyebut pemerintah tidak pernah menghalangi setiap orang untuk berusaha. Asal, usahanya itu dilakukan dengan mentaati peraturan yang ada.

"Kami tidak menghalangi orang untuk usaha. Tapi usahanya harus ikut aturan. Saya sudah dari bulan kemarin ingin mencari titik temu. Saya sarankan Uber segera urus izin, kami pasti bantu. Tapi mereka enggak datang-datang juga," ujar Andri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com