Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Pengelola TPST Bantargebang

Kompas.com - 26/10/2015, 14:51 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah meminta Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Tito Karnavian dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Bekasi, PT Godang Tua Jaya (GTJ). 

"Sekda (Sekretaris Daerah Saefullah) yang bersurat kirim ke PPATK dan saya minta Kapolda kalau kami ingin tahu aliran dana mereka (PT GTJ) ke mana. Ada uang satu tahun yang dibayar DKI Rp 400 miliar ke GTJ itu keluar ke siapa saja," kata Basuki di Balai Kota, Senin (26/1/2015). 

Selain itu, ia juga sudah mulai menyelidiki keterlibatan anggota DPRD Bekasi di dalamnya. Basuki mengaku ingin mengetahui apakah ada anggota DPRD yang menjadi pengurus di PT GTJ. (Baca: Pengelola TPST Bantargebang Bantah Tudingan Ahok soal Kongkalikong)

Basuki menengarai ada oknum anggota DPRD Bekasi serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) menerima aliran dana PT GTJ.

"Makanya saya terima kasih sekali sama DPRD Bekasi yang bantu saya. Saya kasih SP (surat peringatan) 1 untuk PT GTJ, mereka ribut dan semakin ribut makin membuktikan bahwa GTJ wanprestasi," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI tidak perlu membayar uang sebesar itu kepada PT GTJ. Terlebih tanah TPST Bantargebang merupakan milik Pemprov DKI.

Sejak kerjasama dengan Pemprov DKI tahun 2008, PT GTJ belum juga membuat teknologi pengelolaan sampah dengan gasifikasi, landfill, and anaerobic digestion (Galvad). Sedangkan tipping fee (biaya pengangkutan sampah) terus dibayar DKI ke PT GTJ.

"PT GTJ dibayar DKI Rp 400 miliar tiap tahun tapi kerjanya ngaco. Makanya orang Bekasi mengeluh dan pertanyaan saya, pernah enggak DPRD Bekasi ribut sama GTJ? Sekarang selidiki saja nama-nama anggota DPRD Bekasi yang terlibat sama GTJ," kata Basuki.

Jika kontrak kerjasama antara Pemprov DKI dan PT GTJ sudah putus, lanjut dia, Pemprov DKI akan mengalokasikan dana hibah kepada Pemkot Bekasi. (Baca: Pengelola TPST Bantargebang: Kalau Ahok Bilang Kita Terima Rp 400 M Itu Fitnah)

Ia memastikan dana hibah langsung masuk ke APBD Pemkot Bekasi, bukan ke kelompok tertentu lagi.

"Coba saja kalau punya waktu, selidiki (anggota) DPRD bekasi yang teriak-teriak itu siapa. Apa dulunya pernah enggak terlibat di (PTSP) Bantargebang?," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com