Beda dengan Jokowi, Ahok Hilangkan Festival dan "Event" di Jakarta

Tahun 2013 lalu, Jokowi menyepakati anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI sebesar Rp 46 miliar untuk penyelenggaraan festival serta event bagi warga Ibu Kota.

Kini, Basuki menghilangkan alokasi anggaran tersebut dan dialihkan untuk pembenahan museum. 

"Dulu kan Pak Jokowi memang untuk kota harus begitu (banyak festival) katanya. Sekarang ya prioritas saya beda, dan festivalnya terlalu banyak mark up, makanya kami evaluasi," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (19/11/2015). 

Mark up atau penggelembungan nilai anggaran dilakukan oleh banyak penyelenggara atau event organizer yang bekerja sama dengan Disparbud DKI.

Ia memberi contoh ketika Disparbud DKI menyelenggarakan pagelaran seni di Taman Ismail Marzuki. Disparbud pun mengalokasikan anggaran hingga Rp 400 juta untuk menyewa jasa EO.

"Sekarang saya tanya, ada enggak sih pemerintah adain acara, terus bayar sewa ke pemerintah? Gedung itu kan gedung kami. Di dalam perda juga enggak ada aturan itu," kata Basuki. 

Meski demikian, Basuki mengatakan, ia tidak alergi dengan acara hura-hura.

"Festival enggak salah. Saya enggak anti-festival atau event-event. Yang saya anti itu melakukan mark up anggaran," kata Basuki.

Tahun 2013 lalu, Disparbud DKI mengalokasikan anggaran hingga Rp 46 miliar untuk membiayai lebih dari 260 festival dan pergelaran berbasis seni dan budaya.

Pada masa pemerintahan Jokowi, DKI menggelar sejumlah festival, seperti Jakarnaval, Jakarta Marathon, Jakarta Great Sale, Jakarta Night Performing Art, Festival Keraton Sedunia, dan sejumlah acara bertaraf nasional ataupun internasional.

Namun, sejak Jokowi menjadi Presiden dan Basuki menjabat Gubernur, acara festival lambat laun menghilang di Jakarta.