Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadis Pendidikan DKI Akui Ada Kesalahan dalam Anggaran Honor "Programmer"

Kompas.com - 20/11/2015, 15:24 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman mengaku, ada kesalahan dalam anggaran honor tenaga ahli programmer yang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Dia mengaku bahwa seharusnya honor programmer bisa dihitung dengan lebih efisien.

"Itu kan kesalahan dalam penghitungan jadi terlihatnya enggak efisien. Harusnya enggak dikali seperti itu. Enggak ada motif kami mau nyolong-nyolong. Sekarang kan sudah lebih transparan," ujar Arie di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (20/11/2015).

Arie mengatakan, honor programmer bukan dikali dengan jumlah hari dan lokasi, melainkan dikali jumlah jam dan hari.

Selain itu, kesalahan lain yang juga dibuat Dinas Pendidikan DKI adalah soal penulisan nomenklatur. Misalnya, seharusnya nama kegiatan tersebut adalah "tenaga teknis", tetapi PNS di Dinas Pendidikan DKI malah copy paste dan menggunakan nama "tenaga ahli programmer" di beberapa kegiatan.

Oleh karena itu, Ari mengatakan bahwa anggaran menjadi tidak pas. Dia mengaku tidak menjelaskan hal itu kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Kamis malam tadi.

"Semalam itu mungkin saya grogi jadi enggak bisa jawab," ujar dia. (Baca: Ahok: Gila, Ada Anggaran Honor "Programmer" Rp 57 Juta untuk Enam Hari)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku terkejut dengan adanya rancangan anggaran "tenaga ahli programmer" di dalam KUA-PPAS 2016.

Anggaran itu, kata dia, tercantum dalam anggaran dinas dan suku dinas pendidikan. Menurut Basuki, rancangan program itu merupakan modus satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mendapat honor.

"Pakai nama apa tahu, enggak? Tenaga ahli programmer. Saya tanya itu buat apa. Itu buat scanner katanya. Anak saya 9 tahun bisa lakukan itu," kata Basuki di Balai Kota, Jumat.

Basuki lebih terkejut ketika melihat rancangan anggarannya. Satu harinya, tenaga ahli tersebut diberi honor Rp 400.000, kemudian dikali sesuai dengan jumlah hari dan lokasi. Satu orangnya, kata dia, bisa dibayar hingga Rp 12 juta untuk bekerja selama 4 hari.

"Saya bilang, ini gila aja. Seolah-olah orang-orang ini ada di semua lokasi. Ada juga yang kerja 6 hari dibayar Rp 57 juta," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Rute Transjakarta yang Terintegrasi dengan MRT

Daftar Rute Transjakarta yang Terintegrasi dengan MRT

Megapolitan
Seorang Pria Tanpa Identitas Tewas Tertabrak Mobil di Tengah Tol Dalam Kota

Seorang Pria Tanpa Identitas Tewas Tertabrak Mobil di Tengah Tol Dalam Kota

Megapolitan
Bakal Cagub Independen Mulai Konsultasi Pendaftaran ke KPU DKI, Salah Satunya Dharma Pongrekun

Bakal Cagub Independen Mulai Konsultasi Pendaftaran ke KPU DKI, Salah Satunya Dharma Pongrekun

Megapolitan
Kondisi Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Usai Disatroni Maling: Jendela dan Pintu Rusak serta Ada Jejak Kaki

Kondisi Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Usai Disatroni Maling: Jendela dan Pintu Rusak serta Ada Jejak Kaki

Megapolitan
Wanita di Jaksel Diduga Tenggak Cairan Pembersih Lantai Sebelum Gantung Diri Sambil Live Instagram

Wanita di Jaksel Diduga Tenggak Cairan Pembersih Lantai Sebelum Gantung Diri Sambil Live Instagram

Megapolitan
Diterpa Hujan, Atap Rumah Warga di Depok Ambruk

Diterpa Hujan, Atap Rumah Warga di Depok Ambruk

Megapolitan
Relawan: Dokumen yang Dibawa Maling di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Bersifat Rahasia

Relawan: Dokumen yang Dibawa Maling di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Bersifat Rahasia

Megapolitan
Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Kemalingan, TV, Alat Podcast dan Dokumen Penting Raib Dicuri

Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Kemalingan, TV, Alat Podcast dan Dokumen Penting Raib Dicuri

Megapolitan
KPU Gelar Sayembara Maskot dan 'Jingle' Pilkada DKI 2024 Khusus Warga Jakarta

KPU Gelar Sayembara Maskot dan "Jingle" Pilkada DKI 2024 Khusus Warga Jakarta

Megapolitan
Berdiri Hampir Satu Jam, Pemudik Minta Tempat Duduk di Stasiun Pasar Senen Ditambah

Berdiri Hampir Satu Jam, Pemudik Minta Tempat Duduk di Stasiun Pasar Senen Ditambah

Megapolitan
Korban Kecelakaan Mobil di Sawangan Depok Alami Memar hingga Patah Tulang

Korban Kecelakaan Mobil di Sawangan Depok Alami Memar hingga Patah Tulang

Megapolitan
Diduga Alami 'Microsleep', Pengemudi Jazz Hantam Mobil Innova di Sawangan Depok

Diduga Alami "Microsleep", Pengemudi Jazz Hantam Mobil Innova di Sawangan Depok

Megapolitan
Pekan Ini, Pemprov DKI Bakal Surati Kemendagri untuk Nonaktifkan NIK 92.432 Warga Jakarta

Pekan Ini, Pemprov DKI Bakal Surati Kemendagri untuk Nonaktifkan NIK 92.432 Warga Jakarta

Megapolitan
Lebaran 2024 Usai, Fahira Idris: Semoga Energi Kebaikan Bisa Kita Rawat dan Tingkatkan

Lebaran 2024 Usai, Fahira Idris: Semoga Energi Kebaikan Bisa Kita Rawat dan Tingkatkan

Megapolitan
H+6 Lebaran, Stasiun Pasar Senen Masih Dipadati Pemudik yang Baru Mau Pulang Kampung

H+6 Lebaran, Stasiun Pasar Senen Masih Dipadati Pemudik yang Baru Mau Pulang Kampung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com