Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD DKI Sebut Sewa Auditor Independen Bukan untuk Pencitraan

Kompas.com - 02/12/2015, 15:26 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan politis dengan menyewa auditor independen untuk mengaudit isi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Prasetio berharap hasil audit itu bisa dijadikan referensi Banggar dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam membahas KUA-PPAS. (Baca: Temuan Auditor Independen dari Prasetio Bisa Jadi Pertimbangan Banggar )

"Jadi ini bukan untuk pencitraan saya, tetapi untuk pribadi saja. Kalau terdapat temuan, saya kasih tahu ke Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) karena kita sama-sama nyisir nih," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (2/12/2015).

Prasetio mengaku ikut melakukan audit karena memiliki tim ahli yang juga seorang auditor. Rata-rata auditor yang diminta Prasetio untuk memeriksa KUA-PPAS 2016 tersebut adalah lulusan STAN.

Menurut Prasetio, tidak ada salahnya ia mencari informasi lain mengenai anggaran 2016. (Baca: Ketua DPRD DKI: Banyak Anggaran Tidak Benar, Masa Saya Diam Saja)

Ketika Gubernur melakukan penyisiran selama 11 hari, ditemukan anggaran tak masuk akal hingga Rp 6,4 triliun.

Selama penyisiran itu, Basuki melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 4,15 triliun. (Baca: Ketua DPRD DKI: Saya Pakai Auditor Independen dengan Anggaran Pribadi )

Namun, menurut Prasetio, efisiensi anggaran tersebut mungkin bisa lebih besar lagi. "Kita bahas betul-betul karena saya ingin APBD tahun 2016 tepat sasaran," ujar dia.

Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran tanpa nomenklatur Rp 1,88 triliun dalam KUA-PPAS DKI 2016.

Temuan tersebut berhasil didapat setelah Prasetio melakukan penyisiran anggaran dengan jasa auditor independen.

Langkah penyisiran KUA-PPAS 2016 itu dilakukan setelah Basuki melakukan penyusuran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com