Hibah Lahan Wisma Atlet Ditolak, Djarot Akan Lobi DPR RI

Menurut dia, ada beberapa hal yang tidak dipahami anggota DPR RI terkait penggunaan lahan tersebut.

"Nanti saya akan bicara dengan Komisi II DPR RI karena ada beberapa persepsi yang perlu disamakan dengan Komisi II," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (4/12/2015).

Djarot juga mengaku sempat membicarakan ini dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sewaktu mereka menjemput Presiden RI Joko Widodo di Bandara Halim Perdana Kusuma.

Dia meminta Pratikno untuk mendukung hibah ini.

Djarot akan mengingatkan Komisi II DPR RI bahwa pembangunan Wisma Atlet di atas lahan tersebut bukan untuk kepentingan Pemprov DKI saja. Melainkan kepentingan Indonesia yang menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Dia meminta Komisi II tidak gegabah mengambil keputusan.

"Jadi jangan gegabah. Ini bukan hanya untuk kepentingan DKI Jakarta, ini kepentingan negara yang kebetulan saja tuan rumahnya adalah DKI," ujar dia.

DPR RI telah menolak hibah lahan di Kemayoran untuk pembangunan Wisma Atlet kepada Pemerintah Provinsi DKI.

Kepala BPKAD Heru Budi Hartono mengatakan DPR menolak karena tidak setuju dengan pemanfaatan Wisma Atlet sebagai rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setelah Asian Games 2018 berakhir.

Dengan demikian, hibah pun dibatalkan. Lahan di Kemayoran yang ingin digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI tidak bisa lagi menggunakan konsep hibah.

Heru mengatakan lahan tersebut bisa digunakan dengan menggunakan sistem kerja sama pemanfaatan aset.

Dengan demikian, kata Heru, Pemprov DKI akan menunjuk pelaksana pembangunan Wisma Atlet yaitu PT Jakarta Propetindo sementara Setneg akan menunjuk Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran sebagai pihak yang mengelola lahan.

Setelah Asian Games, bangunan wisma atlet juga akan digunakan untuk hal komersil.