Menanggapi pertemuan itu, Basuki meminta publik menghilangkan pandangan negatif terhadap hubungan Pemprov DKI dengan DPRD DKI.
"Sekarang KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara) kami sudah kayak APBD dan teman-teman sudah bantu sisir anggaran, saling mendukung. Pokoknya legislatif dan eksekutif jangan ada stigma jelek, kami baik-baik kok," kata Basuki didampingi Taufik.
Dengan demikian, Basuki menjamin pengesahan APBD dilakukan tepat waktu. Bahkan, kata dia, penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS 2016 dapat dilakukan Senin sore ini.
"Ada tambahan dana perimbangan Rp 184 miliar (di KUA-PPAS 2016) dan itu mesti masuk," kata Basuki.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, nilai KUA-PPAS tetap Rp 66 triliun.
Di dalam proses pembahasan, ada penebalan dan pengurangan kegiatan, baik dari Basuki maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
Pengurangan kegiatan itu dialihkan untuk dana cadangan serta pembangunan rumah susun di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.
"Ada pengurangan (kegiatan) di sana-sini juga, termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, semua (kegiatan) dikurangi," kata Saefullah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.