Ini Program-program Prioritas DKI Jakarta dalam RAPBD 2016

Total dana RAPBD 2016 lebih kurang Rp 66,37 triliun. "Jumlah ini meningkat 0,92 persen dibandingkan dengan APBD-P 2015 sebesar Rp 65.768.705.609.233," kata Basuki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Basuki mengatakan, program-program prioritas di dalam RAPBD DKI tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya.

Dari sektor transportasi, program yang menjadi prioritas Pemprov DKI meliputi pembangunan mass rapid transit (MRT), jaringan kereta rel listrik ringan (LRT), flyover (FO), underpass (UP), koridor bus transjakarta layang Ciledug-Kapten Tendean, pemberian public service obligation (PSO) untuk transjakarta dan bus tingkat pariwisata. 

Program lainnya adalah revitaliasi pelabuhan Muara Angke, perbaikan dermaga di Kepulauan Seribu, penyusunan regulasi dan penetapan electronic road pricing (ERP), penertiban parkir liar, dan pengembangan kawasan yang dipasangi meteran parkir, serta pengembangan sistem transportasi massal laut di Kepulauan Seribu.

Program antisipasi banjir

Dari sektor antisipasi banjir, programnya meliputi normalisasi sungai, kali, dan waduk, termasuk proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Program lainnya berupa pembangunan dan peningkatan sistem pompa pengendali banjir, penanganan sampah dan badan air, pengembangan tanggul pantai fase A untuk mendukung proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Dari sektor ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak, serta terjangkau bagi warga kota, di antaranya kami prioritaskan untuk pembangunan rumah susun sewa terpadu dengan fasilitas pasar, saluran pipa gas, lokasi binaan dan kesehatan, penghentian pengambilan air tanah di seluruh kantor pemda termasuk kantor camat, lurah sekolah, dan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)," kata Basuki.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, program yang diusung adalah menerapkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan peningkatan kualitas gedung sekolah.

Program lainnya adalah mengubah puskesmas kecamatan menjadi RSUD Tipe D di tiap kecamatan, penambahan layanan kesehatan melalui tambahan RSUD baru, pelayanan kesehatan masyarakat di pasar-pasar tradisional atau rusun, revitalisasi pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima (PKL), dan lainnya.