Hanya Dua Perusahaan Minta Penangguhan UMP DKI 2016

Dari 1.451 perusahaan di DKI Jakarta hanya sebanyak dua perusahaan yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, perusahaan sudah diberi waktu mengajukan pengajuan penangguhan hingga tanggal 20 Desember 2015.

"Hasil pantauan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, hanya dua perusahaan yang mengajukan penangguhan dari wilayah Jakarta, yaitu dari Jakarta Barat," kata Sarman ketika dihubungi, Minggu (27/12/2015).

"Dengan demikian secara umum dunia usaha di DKI Jakarta dapat menerima dan melaksanakan UMP 2016 sebesar Rp 3,1juta."

Dengan disanggupinya UMP tersebut, menurut Sarman, patut dihargai. Pasalnya, saat ini kondisi perekonomian yang tidak pasti.

"Kita bersyukur ditengah kondisi ekonomi kita yang tidak pasti pelaku usaha di DKI Jakarta masih berupaya untuk melaksanakan UMP tahun 2016. Semoga hubungan industrial ke depan semakin baik dan kondusif sesuai yang kita harapkan," harapnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, lanjut Sarman, telah menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2016 sebesar Rp 3,1 juta.

Melalui Pergub DKI Jakarta No 230 Tahun 2015 tentang UMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2016.

"Besaran UMP 2016 tersebut merupakan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta kepada Gubernur hasil Sidang Dewan Pengupahan yang menyepakati kenaikan UMP tahun 2016 naik sebesar Rp 400.000 dari UMP tahun 2015 sebesar Rp 2,7 juta," katanya.

Menurut Sarman, pada Pasal 3 Pergub tersebut menyebutkan bahwa “Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMP, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum diberlakukan.

"Dengan persyaratan dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi," katanya.

Dalam pasal 7 Pergub Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara pengajuan Penangguhan UMP yang juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmen) No. 231/MEN/ 2003 bagi Perusahaan yang mengajukan penagguhan harus melampirkan Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

"Lalu laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk dua tahun terakhir. Kemudian salinan akte pendirian perusahaan, lalu data upah menurut jabatan pekerja/buruh, jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum," katanya.

Selain itu, perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk dua tahun yang akan datang.

"Setelah berkas pengajuan diterima,tim dari Dinas dan Dewan pengupahan akan turun mensurvey perusahaan tersebuit untuk melihat langsung apakah perusahan tersebut layak diberikan izin penangguhan, Dalam hal ini Pengusaha memiliki hak untuk mengajukan penangguhan jika tidak mampu melaksanakan UMP tahun 2016," katanya.