Menurut Lulung, hal itu tidak mungkin sebab Ahok (sapaan Basuki) juga tidak ingin menjadi cawagubnya.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta itu juga menolak dipasangkan dengan Ahok.
"Saya apresiasi saja kalau itu memang keputusan partai saya. Tetapi, Pak Ahok enggak mau juga kan," ujar pria yang akrab disapa Lulung ini di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/1/2016).
"Saya lebih enggak mau dengan Ahok karena dia masih berproses hukum. Enggak bakal mau saya, konstituen saya pasti menolak," ujarnya.
Proses hukum yang dimaksud Lulung adalah terkait kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) dan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
Lulung yakin Ahok terlibat dalam kasus tersebut. Dia tidak ingin Ahok yang terlibat kasus hukum menjadi wakilnya.
Selain itu, Lulung mengatakan, pengusungan cagub dari PPP memiliki mekanismenya sendiri. Sebagai Ketua DPW, dia akan mengikuti proses tersebut.
Jika nantinya dia dipercaya untuk menjadi cagub, Lulung mengaku siap menjalaninya, asalkan tidak dipasangkan dengan Ahok.
"Saya lihat saja seperti air mengalir, apa pun prosesnya, saya minta, ya jangan sama Ahok-lah kalau bisa," ujar Lulung.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengaku belum tahu jika Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung pernah diwacanakan "berduet" dengan Ahok dalam Pilkada 2017.
Meski demikian, jika duet itu direalisasikan, menurut Djan, yang pantas menjadi calon gubernur adalah Lulung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.