Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Jika Tak Diberi Subsidi, Harga Tiket Transjakarta Bisa Rp 15.000

Kompas.com - 11/01/2016, 14:19 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik masih menyayangkan langkah Kementerian Dalam Negeri yang mengevaluasi anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk enam badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

Dia meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek tidak asal mencoret anggaran tanpa berdiskusi terlebih dahulu.

"Jangan dikira Pak Donny (sapaan Reydonnyzar) itu seperti malaikat. Kita perlu berdialog soal persoalan ini supaya ketemu jalan keluarnya," ujar Taufik ketika dihubungi, Senin (1/11/2016).

Tanpa adanya PMP, Taufik mengatakan, tiket bus transjakarta tidak bisa Rp 3.500 seperti sekarang ini.

PT Transjakarta merupakan salah satu BUMD yang rutin menerima PMP dari Pemprov DKI. Sebanyak 70 persen biaya tiket transjakarta merupakan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau tidak diberikan subsidi mau berapa harga tiket transjakarta? Saya sudah hitung-hitung mungkin saja bisa sampai Rp 12.000 sampai Rp 15.000 untuk naik transjakarta," ujar dia.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek sebenarnya bersedia menerima ajakan diskusi bersama Badan Anggaran (Badan Anggaran) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.

Donny akan membantu Pemprov DKI dalam membaca hasil evaluasi. Kemendagri siap mencari solusi terbaik dari permasalahan anggaran Pemerintah Provinsi DKI.

"Pada intinya, Kemendagri siap memfasilitasi TAPD dan Banggar untuk secara tepat membaca evaluasi dan memberikan solusi. Silakan konsultasi saja. Kan enggak jauh antara Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Utara," ujar Donny.

Kemendagri mencoret anggaran PMP untuk enam BUMD. Enam BUMD yang dilarang mendapat PMP adalah Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PD PAL Jaya.

Selain itu, Kemendagri juga tidak mengizinkan pemberian hibah dan bansos secara rutin kepada beberapa instansi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com