Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Saefullah Tak Berikan PMP untuk PD Dharma Jaya

Kompas.com - 25/01/2016, 18:38 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta Saefullah menyatakan, pemberian dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PD Dharma Jaya tidak ada dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2016.

Hal itulah yang melatarbelakangi pihaknya tak jadi mengusulkan PMP untuk perusahaan yang bergerak di bidang distribusi daging itu.

Menurut Saefullah, mengusulkan anggaran yang tidak tercantum dalam RKPD berpotensi memunculkan serangan dari DPRD.

"Yang jelas kita semua sekarang taat asas. Sesuatu yang tidak ada di RKPD, jangan dimasukkin. Nanti kita kena serang DPRD. Kita kan jaga-jaga komitmen," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/1/2016).

Tidak hanya itu, Saefullah menyebut bahwa analisis investasi yang diserahkan PD Dharma Jaya pada 22 Desember 2015 tidak lengkap.

"Kalau dari awal enggak lengkap, akuin saja enggak lengkap. Kalau dipaksain sekarang, susah juga. Melanggar, kalau melanggar gimana melanggar," ujar dia.

Oleh karena itu, Saefullah meminta direksi PD Dharma Jaya untuk tidak panik. Menurut dia, PMP masih bisa diusulkan pada APBD Perubahan 2016 pada pertengahan tahun mendatang.

"Jadi, kenapa harus 'kebakaran jenggot'. Sabar gitu lho. Kalau daging mahal, dicari penyebabnya apa. Bukan itu satu-satunya (karena tidak adanya PMP)," kata Saefullah.

PD Dharma Jaya gagal mendapatkan PMP sebesar Rp 50 miliar pada APBD 2016. Penyebabnya, TAPD menilai perusahaan itu tidak menyerahkan analisis investasinya.

Di sisi lain, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi membantah hal itu. Menurut dia, PD Dharma Jaya sudah menyerahkan analisis investasi sejak 22 Desember 2015.

"Kami pada 22 Desember 2015 memberikan analisis investasi Kepada BPKAD (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Heru Budi Hartono)," kata dia saat dihubungi, Kamis (21/1/2016).

Marina mengatakan, pada 8 Januari 2016, Heru menyebut bahwa analisis investasi yang dibuat oleh Dharma Jaya sudah lengkap. Karena itu, ia heran kenapa tiba-tiba perusahaannya itu tidak mendapatkan PMP.

"Pada 8 Januari 2016 mendapatkan kabar dari pihak BPKAD bahwa analisis investasi kami dinyatakan layak untuk mendapatkan suntikan modal. Tetapi, pada 12 Januari 2016, TAPD dan Banggar mencoret PMP kami," ujar Marina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diduga Alami 'Microsleep', Pengemudi Jazz Hantam Mobil Innova di Sawangan Depok

Diduga Alami "Microsleep", Pengemudi Jazz Hantam Mobil Innova di Sawangan Depok

Megapolitan
Pekan Ini, Pemprov DKI Bakal Surati Kemendagri untuk Nonaktifkan NIK 92.432 Warga Jakarta

Pekan Ini, Pemprov DKI Bakal Surati Kemendagri untuk Nonaktifkan NIK 92.432 Warga Jakarta

Megapolitan
Lebaran 2024 Usai, Fahira Idris: Semoga Energi Kebaikan Bisa Kita Rawat dan Tingkatkan

Lebaran 2024 Usai, Fahira Idris: Semoga Energi Kebaikan Bisa Kita Rawat dan Tingkatkan

Megapolitan
H+6 Lebaran, Stasiun Pasar Senen Masih Dipadati Pemudik yang Baru Mau Pulang Kampung

H+6 Lebaran, Stasiun Pasar Senen Masih Dipadati Pemudik yang Baru Mau Pulang Kampung

Megapolitan
Dirawat di Panti Sosial, Lansia M Masih Melantur Diperkosa oleh Ponsel

Dirawat di Panti Sosial, Lansia M Masih Melantur Diperkosa oleh Ponsel

Megapolitan
Dua Korban Tewas Kecelakaan Tol Cikampek Km 58 Asal Depok Dimakamkan di Ciamis

Dua Korban Tewas Kecelakaan Tol Cikampek Km 58 Asal Depok Dimakamkan di Ciamis

Megapolitan
Lansia yang Mengaku Diperkosa Ponsel Diduga Punya Masalah Kejiwaan

Lansia yang Mengaku Diperkosa Ponsel Diduga Punya Masalah Kejiwaan

Megapolitan
Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pejabat Dishub DKI Disanksi Tak Dapat Tunjangan 2 Bulan

Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pejabat Dishub DKI Disanksi Tak Dapat Tunjangan 2 Bulan

Megapolitan
98.432 Pemudik Sudah Kembali ke Jakarta Naik Kereta Api via Stasiun Pasar Senen

98.432 Pemudik Sudah Kembali ke Jakarta Naik Kereta Api via Stasiun Pasar Senen

Megapolitan
Dishub DKI: 80 Persen Pemudik Sudah Pulang, Lalu Lintas Jakarta Mulai Padat

Dishub DKI: 80 Persen Pemudik Sudah Pulang, Lalu Lintas Jakarta Mulai Padat

Megapolitan
Wanita di Jaksel Sempat Cekcok dengan Kekasih Sebelum Gantung Diri

Wanita di Jaksel Sempat Cekcok dengan Kekasih Sebelum Gantung Diri

Megapolitan
Perempuan di Jaksel Bunuh Diri Sambil 'Live' Instagram

Perempuan di Jaksel Bunuh Diri Sambil "Live" Instagram

Megapolitan
Alibi Pejabat Dishub DKI Pakai Mobil Dinas ke Puncak: Jenguk Teman yang Sakit

Alibi Pejabat Dishub DKI Pakai Mobil Dinas ke Puncak: Jenguk Teman yang Sakit

Megapolitan
Pejabat Dishub DKI Dicopot Usai Pakai Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan

Pejabat Dishub DKI Dicopot Usai Pakai Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan

Megapolitan
Cerita Porter Berusia 73 Tahun di Terminal Kampung Rambutan: Kadang Makan Nasi Cabai Saja...

Cerita Porter Berusia 73 Tahun di Terminal Kampung Rambutan: Kadang Makan Nasi Cabai Saja...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com