Sekda Bantah Ada Permainan di Balik Pembatalan PMP untuk PD Dharma Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membantah ada permainan di balik pembatalan pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PD Dharma Jaya. 

"Enggak ada yang diumpetin ini di program 2016. Kita terbuka, tidak ada kepentingan apapun. Termasuk kepentingan saya. Tidak ada kepentingan saya. Bisa dibuka," kata dia di Balai Kota, Senin (25/1/2016).

Menurut Saefullah, tidak adanya PMP untuk PD Dharma Jaya disebabkan karena pemberiannya tidak ada dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016.

"Cek aja deh ke Bappeda. Itu tidak ada di RKPD," ujar ada.

Tidak hanya itu, Saefullah menyebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebenarnya merupakan anggaran yang belum ada dananya. Hal itulah yang membuat PMP untuk BUMD tidak bisa dicairkan di awal tahun.

"Kita berencana di 2016 ini akan menggunakan uang sejumlah Rp 67,3 triliun. Tapi uangnya belum ada. Ada anggaran Rp 5 koma sekian triliun, tapi itu kan untuk belanja pegawai, makan minum, listrik. Kalau PMP yang didahuluin, nanti semua terganggu," kata dia.

Seperti diberitakan, PD Dharma Jaya gagal mendapatkan PMP sebesar Rp 50 miliar pada APBD 2016. Penyebabnya, karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang diketuai Saefullah, menilai perusahaan itu tidak menyerahkan analisa investasinya.

Di sisi lain, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi membantah hal itu. Menurutnya, PD Dharma Jaya sudah menyerahkan analisa investasi sejak 22 Desember 2015.

Menanggapi hal itu, Saefullah menyebut alangkah lebih baik apabila ia dan Marina dipertemukan dan menjelaskan semua duduk permasalahan yang terjadi.

"Nanti jelasin bareng aja deh, sudah jadinya. Diadu terus enggak enak ini. Lagian ini kan anggaran udah jalan, (PMP untuk Dharma Jaya) masih bisa di Perubahan," ujar Saefullah.

Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menengarai ada permainan atas tidak diberikannya PMP kepada PD Dharma Jaya pada APBD DKI 2016.  

"Saya bilang, PD Dharma Jaya itu harus dapat (PMP). Ini alasan macam-macam," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (14/1/2016).  

Ia menduga ada pihak yang ingin menggagalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memenuhi kebutuhan daging sapi. 

"Saya ngerti pikiran mereka kalau tugas beli daging beli apa. Dalam tanda kutip, itu ada yang mau gagalin aja (pengadaan daging sapi), alasannya macam-macam. Ya saya tahulah," kata dia. (Baca: Reaksi Ahok Tanggapi PD Dharma Jaya yang Tak Dapat PMP)