Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lulung Dukung Penertiban Kalijodo, tetapi Ahoknya...

Kompas.com - 16/02/2016, 11:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana mengaku mendukung rencana penertiban kawasan Kalijodo.

Lulung meminta, khususnya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, agar penertiban tidak dengan cara kekerasan.

"Kita sepakat dululah masalah penertiban. Jangan tidak sepakat, tetapi dikedepankan masalah pendekatan, jangan menggunakan otoriter dan kekerasan," kata Lulung kepada Kompas.com, Selasa (16/2/2016).

Lulung berharap aparat tidak digunakan untuk melawan masyarakat.

"Jangan dia (Ahok) semaunya aja tentara, polisi, didorong kepada rakyat," ujar Lulung.

Pendekatan untuk menertibkan Kalijodo, menurut dia, dapat dimulai pada tingkat wali kota. Namun, jika cara itu tidak berhasil, bisa dilakukan di tingkat Muspida I.

"Kan di situ ada Gubernur (Muspida I), ada Panglima Kodam, ada Kapolda, mereka diajak ngomong. Nah, Gubernur juga harus mampu berkomunikasi sama rakyatnya," ujar Lulung.

Namun, Lulung menilai, Ahok sulit diajak berkomunikasi oleh DPRD untuk menangani Kalijodo.

"Pak Ahok susah diajak bicara. Saya ngomong, saya kan ngebantuin dia. Saya ngomong (malah singgung), 'Lamborghini tuh, bayar pajak'. Itu ngelantur gimana sih. Tendensius ke pribadi aja gitu," ujar Lulung.

Lulung menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI memetakan mana pendatang dan warga asli Kalijodo.

"Dievaluasi dulu, didata dulu mana yang masyarakat umum yang tinggal di situ dan mana masyarakat pendatang yang jadi mucikari. Kan ada dua hal di situ, ada dua lokasi, masyarakat umum sama tempat prostitusi," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, dilakukan inventarisasi, mana lahan yang termasuk ruang terbuka hijau dan mana yang milik warga.

Meski mendukung penertiban, Lulung mempersilakan warga Kalijodo untuk mengadukan masalah mereka ke DPRD.

"Mereka kan rakyat kita. Fungsi saya sebagai lembaga Dewan tentunya patuh dan wajib menerima mereka. Tidak boleh tidak, karena itu rakyat kita. Kita dengar aspirasinya dan keluh kesahnya, nanti kita musyarawahkan kepada Muspida tingkat I," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Megapolitan
Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com