Warga Kalijodo Dalam Ancaman Preman

Satu per satu kepala keluarga mendaftar ke Posko Kecamatan Penjaringan. Namun, ternyata beberapa dari mereka mencabut kembali namanya dari daftar itu.

"Warga yang ngundurin diri itu baru datang tadi pagi buat daftar, siangnya balik lagi ke sini, ngundurin diri. Katanya, dia enggak mau rusun, enggak mau ribut. Diancam sama preman di sana," kata salah seorang petugas Kecamatan Penjaringan kepada Kompas.com, Kamis (18/2/2016) siang.

Warga yang mengundurkan diri itu dikatakan telah mendapatkan intimidasi dari tokoh masyarakat setempat, Abdul Azis atau yang akrab disapa Daeng Azis.

Azis disebut menekan warga Kalijodo agar tidak mengambil jatah rusun. 

Intimidasi

Hal senada disampaikan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Rustam mengatakan Daeng Azis melakukan intimidasi terhadap warga Klijodo yang bersedia direlokasi.

Ini terlihat dari banyaknya warga Kalijodo yang mencabut kembali pendaftaran unutuk direlokasi ke rumah susun.

"Memang masyarakat juga masih ada yang diintimidasi oleh Daeng Azis dan kroninya. RT saja sekarang enggak berani buat menyampaikan informasi. Takut dengan Daeng Azis katanya," ujar Rustam.

Rustam mengatakan, sebelumnya sudah ada 24 orang yang mendaftar agar bisa mendapatkan rumah susun. Namun, jumlahnya kini berkurang menjadi 10 orang saja.

Rustam Effendi tetap mengeluarkan SP 1 kepada warga Kalijodo. Tujuannya agar warga sadar bahwa penertiban bukan sekadar wacana.

"Semoga mikir nih,  oh ternyata beneran yah penertibannya. Kemarin kan baru dikasih pemberitahuan mungkin dipikirnya cuma wacana," ujar Rustam.

Ia mengatakan sebenarnya dia ingin bertemu dengan Azis untuk membicarakan hal ini. Sayangnya, Azis kini begitu sulit ditemui.

Ahok tak peduli

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mengkhawatirkan ancaman oknum preman terhadap warga.

Ia yakin warga Kalijodo tetap banyak yang bersedia direlokasi ke rusunawa meskipun ada ancaman.

"Saya kira ancam-mengancam urusan kedua. Kita santai saja, yang penting rusunnya siap. Kamu tenang saja, kalau mereka enggak mau, ya tetap kita bongkar," kata Basuki.

Basuki juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan membongkar bangunan liar di Kalijodo karena berada di kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Ia memastikan kawasan Kalijodo akan diratakan dengan tanah.

"Palingan nanti mereka bingung tidur di mana," kata Basuki.