Humas Blue Bird, Teguh, mengungkapkan, para sopir taksi kerap mengeluh merasa dianaktirikan oleh pemerintah terkait adanya angkutan berbasis aplikasi.
"Ini aspirasi dari mereka ya karena mereka merasakan langsung di lapangan, seperti penganaktirian," kata Teguh kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (14/3/2016).
Teguh menjelaskan, antara sopir dan pihak perusahaan hubungannya bersifat kemitraan. Karena itu, sopir taksilah yang paling tahu persis dan merasakan apa yang terjadi di jalan terkait keberadaan angkutan berbasis aplikasi.
"Misalnya, pengemudi taksi harus lewat persyaratan ketat. Kendaraan seperti ini-ini. Sementara itu, ada yang tidak mengikuti aturan, tetapi boleh beroperasi," ujar Teguh.
Saat ini, sekitar 2.000 sopir angkutan umum yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) merencanakan akan berunjuk rasa ke tiga tempat, masing-masing ke Istana Negara, Balai Kota DKI Jakarta, dan Kantor Kemenkominfo.
Mereka menyampaikan protes kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai maraknya angkutan pelat hitam yang difasilitasi oleh perusahaan jasa aplikasi.