Dishubtrans DKI Minta Operator Taksi Pecat Sopir yang Anarkistis

Surat edaran itu ditujukan kepada 34 perusahaan operator taksi yang beroperasi di Jakarta dan sekitarnya.

"Sehubungan dengan berlangsungnya unjuk rasa dan menimbulkan aksi anarkistis atau penghancuran sejumlah sarana angkutan maupun prasarana kota oleh oknum pengemudi, kami minta kepada saudara untuk menindak tegas (dengan) memecat pengemudi taksi yang terbukti melakukan tindakan anarkistis tersebut," demikian penggalan isi surat edaran tersebut, yang bertanggal 22 Maret 2016.

Surat itu menjelaskan, jika perusahaan tidak mengikuti rekomendasi Dishubtrans DKI Jakarta untuk memecat pengemudi yang bermasalah, pihak Dishubtrans akan mencabut izin usaha sehingga perusahaan taksi yang bersangkutan tidak dapat beroperasi lagi di Jakarta.

Adapun perusahaan taksi yang dituju dalam surat itu adalah PT Presiden Taksi, PT Buana Metropolitan, PT Primajasa Perdanaraya, PT Blue Bird, PT Cendrawasih Pertiwi Jaya, PT Morante Jaya, PT Gamya, PT Lintas Buana Taksi, PT Luhur Satria Sejatikencana, PT Dharma Indah Agung M (Dian Taksi), PT Sriyani Asti, PT Ratax Armada, PT Sri Medali, PT Express Transindo Utama, PT Royal City, PT Irdawan Multi Trans, dan PT Citra Transpor Nusantara.

Kemudian Koperasi Taksi Indonesia, Kosti Jaya, Koperasi Taksi Sepakat, Transkoveri DKI, PT Central Naga Europindo, PT Prima Sarijati Agung, PT Semesta Indo Prima, Koptajasa, PT Tulus Sinar Selatan, PT Bersatu Aman Sejahtera, PT Panorama Transportasi, PT Pusaka Satria Utama, PT Blue Bird Pusaka, PT Berkat Oto Sejahtera, PT Silver Bird, PT Panorama Transportasi Tbk, dan PT Express Kencanakelola Jayajasa.

Surat tersebut ditandatangani Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Andri Yansyah, dan ditembuskan ke sejumlah pejabat dan petinggi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara terpisah menegaskan bahwa dia sudah mengantongi nama pihak-pihak yang bertindak anarkistis dalam unjuk rasa hari ini. 

"Kita lihat saja kalau ada unsur (anarkistis), kita pidanakan. Mau demo, silakan demo, tetapi ada aturannya," kata Ahok.