Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penangkapan Sanusi Terkait Raperda Reklamasi?

Kompas.com - 01/04/2016, 16:18 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi masih belum diketahui dengan jelas. Namun, menurut info yang beredar, penangkapan Sanusi terkait rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi.

Ada dua raperda terkait reklamasi yang sedang dibahas, yaitu Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utata dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Komisi yang dipimpin oleh Sanusi, yaitu Komisi D, membidangi hal itu. Sebab, Komisi D adalah komisi yang membidangi masalah pembangunan di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik merupakan ketua badan legislasi daerah (Balegda). (Baca: Istri Sanusi Benarkan Suaminya Ditangkap KPK)

Balegda merupakan instrumen DPRD yang khusus untuk membahas raperda. Dua raperda di atas termasuk yang dibahas oleh Balegda. Sudah beberapa kali, raperda ini batal disahkan karena ada perubahan pasal yang belum disepakati seluruh anggota Balegda.

Mengenai hal ini, Taufik tidak tahu apakah penangkapan Sanusi dan penyegelan ruangannya berkaitan dengan raperda itu. Namun, sebagai ketua Balegda, dia merasa tidak ada yang salah dengan pembahasan raperda itu.

"Menurut saya, enggak ada masalah soal itu karena kami pembahasannya saja terbuka. Semua boleh hadir," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (1/4/2016). (Baca: Sanusi Miliki Dua Rumah Seharga Rp 2,5 Miliar di Srengseng, Satu Tak Dihuni)

Taufik merasa Balegda sudah mencantumkan pasal-pasal yang tepat, misalnya peraturan agar pengembang menyediakan 10 persen lahan untuk dijadikan pantai publik.

Selain itu, ada pula peraturan yang meminta pengembang untuk tidak membebani daratan terkait limbah-limbah mereka. Namun, kata dia, raperda itu juga baru sebatas rancangan saja sehingga seharusnya hal tersebut tidak menjadi masalah.

"Kami ini belum kelar nih raperdanya. Rapimgab (rapat pimpinan gabungan) saja belum. Kalau soal itu, kita enggak khawatir karena rapimgabnya belum. Di raperda ini kita juga tidak mengatur perizinan kok, kita atur tata ruang," ujar Taufik.

Kompas TV Sanusi Sidak TPU Karet Bivak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com