Susi: Jika Ada Kesalahan Perizinan Reklamasi, Bisa Diselesaikan Bersama Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan isu reklamasi yang terkait dengan kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak dipolitisir terkait dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya tidak ingin pernyataan saya dipolitisir menjelang Pilkada DKI," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Menurut Susi, dirinya pasti akan menjawab pertanyaan mengenai isu reklamasi yang juga menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perizinan reklamasi tersebut.

Namun, ia menilai, jawaban yang bakal disampaikan pihaknya akan dijawab secara komprehensif sehingga isu reklamasi tidak akan diputar-putar oleh sejumlah pihak lain.

"Pak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gubernur yang hebat, kalau pun ada kesalahan perizinan bisa diselesaikan," kata Susi menambahkan. (Baca: Soal Reklamasi, Ahok Siap Berdebat dengan Susi Pudjiastuti)

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta menilai Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, harus menjadi momentum penegakan hukum dan penghentian total reklamasi Teluk Jakarta.

Sanusi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. (Baca: Ahok Minta Penolak Reklamasi Menggugat ke Pengadilan)

Ariesman juga menjadi tersangka menyuap Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.