Tentukan Sikap soal Raperda Reklamasi, DPW PKS DKI Minta Penjelasan Anggotanya di Balegda DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, pihaknya akan memanggil anggota Fraksi PKS yang ada di DPRD DKI.

Pemanggilan tersebut untuk meminta penjelasan mengenai pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Tata Ruang.

"Kita akan memanggil dan berkoordinasi dengan fraksi untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap, khususnya anggota legislatif yang ikut Balegda," ujar Syakir ketika dihubungi, Rabu (5/4/2016).

Anggota Fraksi PKS yang ada dalam Balegda berjumlah dua orang, yakni Nasrulloh dan Rifkoh Abriani. Syakir mengatakan, PKS akan membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat kalangan bawah terkait dengan raperda ini.

Selain itu, PKS juga terlebih dahulu akan mengkaji analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"Aspek amdal pasti jadi perhatian penting bagi kami," ujar Syakir.

Sebelumnya, beberapa partai sudah menentukan sikap terkait raperda reklamasi.

Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Bambang Dwi Hartono mengeluarkan surat instruksi untuk Fraksi PDI Perjuangan agar menghentikan pembahasan dua raperda terkait reklamasi di DPRD DKI Jakarta. PPP juga telah jauh-jauh hari menginstruksikan hal itu.

Adapun dua buah raperda terkait reklamasi yang sedang dibahas adalah Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Raperda Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta. Dengan adanya instruksi ini, Fraksi PDI-P dan PPP tidak akan melanjutkan pembahasan kedua raperda ini.