Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Kirim Surat kepada Ahok untuk Berdialog soal Luar Batang

Kompas.com - 07/04/2016, 16:38 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengaku telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk berdialog terkait rencana penggusuran kawasan Luar Batang.

"Hari ini kami layangkan surat kepada Pemda DKI untuk mengajak mereka berdialog," kata Yusril saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Kamis (7/4/2016).

Yusril menilai, dialog ini merupakan bagian dari sistem pemufakatan, yang dianut rakyat Indonesia.

(Baca: Jadi Kuasa Hukum Warga Luar Batang, Yusril "Head to Head" dengan Ahok?).

Menurut Yusril, langkah Pemprov DKI Jakarta yang merelokasi warga kawasan Luar Batang itu telah melanggar hukum.

Sebab, menurut dia, warga yang terkena penertiban di sana memiliki sertifikat hak guna bangunan.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, saat wawancara di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Selasa (5/4/2015). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan gagasannya mengenai Jakarta.
"Ini Pemda DKI saya minta ke Pak Ahok, apa buktinya punya tanah di Luar Batang? Kalau tidak ada, Anda yang pergi dari sini, jangan rakyat yang disuruh pergi," ujarnya.

Yusril pun sempat menyebut Ahok sewenang-wenang dalam menggusur suatu kawasan.

Ia lantas meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan hunian yang layak bagi warga korban penertiban.

"Saya setuju kalau tempat itu dibikin bagus, saya setuju. Tetapi, jangan orangnya disuruh pergi dari situ. Tempat itu kosong, terus dibikin tempat parkir, untuk siapa? Untuk apartemen-apartemen yang dibangun oleh pengembang di sekitar itu?" ujar Yusril.

(Baca: Yusril Tantang Ahok Berdialog dengan Warga Luar Batang).

Yusril sendiri menyatakan bahwa keputusannya membela warga Luar Batang ini bukanlah bentuk provokasi.

Ia pun secara resmi telah ditunjuk oleh warga sebagai kuasa hukum mereka.

Kompas TVBaru 172 dari 1728 Keluarga dapat Rusun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com