Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Sebelum Sunny Tanuwidjaja Muncul di Balaikota

Kompas.com - 11/04/2016, 06:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Karena menjadi titik terjauh dari akhir pekan berikutnya, Senin kerap dirasa berat oleh warga perkotaan seperti Jakarta. Namun, perasaan berat itu tidak untuk Senin (11/4/2016) ini. Akan kembalinya Sunny Tanuwidjaja ke Balaikota DKI Jakarta merupakan salah satu penyebabnya.

Lima hari terakhir, nama Sunny Tanuwidjaja yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengemuka. Oleh KPK, Sunny yang langsung populer itu hendak dimintai keterangan terkait pembahasan dua rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Pantai Jakarta.

Untuk mendalami kasus reklamasi yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai penerima dan pemberi suap ini, KPK minta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Sunny ke luar negeri. Pencegahan dimulai 6 April 2016 hingga 6 Oktober 2016.

Oleh KPK, Sunny tidak dicegah seorang diri. Bersamaan dengan pencegahan itu, KPK juga meminta Dirjen Imigrasi mencegah Richard Halim, Direktur Agung Sedayu Group.

Dalam perkara reklamasi di Pantai Jakarta, Agung Sedayu Grup adalah pengembang yang anak perusahaannya yaitu Kapuk Naga Indah mendapat 5 izin prinsip dari 17 pulau hasil reklamasi.

Lima pulau itu masih diberi nama Pulau A, B, C, D dan E. Sementara Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya Muara Wisesa Samudra mendapat 1 izin prinsip di Pulau G yang kemudian diberi nama Pluit City.

Selain menetapkan Sanusi dan Ariesman sebagai tersangka, KPK juga telah menetapkan karyawan Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro, sebagai tersangka.

Suap Ariesman kepada Sanusi sebesar Rp 1,140 miliar yang terungkap dalam operasi tangkap tangan KPK diberikan melalui Trinanda, 31 Maret 2016.

Kenapa Sunny?

Dalam peta yang belum terungkap sepenuhnya terkait reklamasi dan dugaan korupsi di dalamnya di mana saat ini tengah ditangani KPK, pencegahan atas Sunny memunculkan pertanyaan.

Apalagi, beberapa hari sebelum diumumkan resmi pada 7 April 2016, sempat beredar pencegahan atas S yang kemudian dibantah KPK.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di sela-sela pertunjukan konser DARR 2: Bikin Konser di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Sabtu (2/4/2016). Di Atas Rata-rata generasi dua (DARR 2) dilengkapi dengan enam tema tata panggung, dari negeri dongeng, melayu, hingga jazz.
Pertanyaan itu juga ada di benak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setelah penangkapan Sanusi oleh KPK dan penyerahan diri Ariesman ke KPK, Ahok mengaku bertemu Sunny.

Terkait semua tuduhan yang dialamatkan ke Sunny terkait reklamasi, Ahok mendapat jawaban melegakan. Sunny menurut Ahok membantah semua tuduhan. Kepada Ahok, Sunny bilang tidak melakukan apa-apa.

Siapa Sunny sehingga begitu dekat dengan Ahok?

Selain dekat, Ahok juga rela memosisikan diri sebagai "juru bicara" Sunny saat persoalan menimpanya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com