Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Gerindra: Tujuan Reklamasi Condong ke Arah Bisnis Semata

Kompas.com - 14/04/2016, 14:07 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fajar Sidik mengaku sejak awal menolak reklamasi sekaligus pembahasan dua rancangan perda yang berkaitan dengan reklamasi. 

Sebab, menurut dia, proyek reklamasi sudah tidak lagi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan bisnis.

"Saya melihat tujuan reklamasi sudah condong ke arah bisnis semata. Hanya mencari keuntungan saja," ujar Fajar yang merupakan adik almarhum Ustadz Jefri Albukhori di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (14/4/2016).

(Baca: Ahok Tak Masalah Proyek Reklamasi Distop, asal...)

Ia mengacu pada praktik yang terjadi di lapangan saat ini. Proses pembangunan di atas lahan hasil reklamasi sudah dilakukan padahal raperda yang menjadi dasar aturan proyek tersebut belum dibuat.

Bahkan, di sejumlah pulau sudah mulai dilakukan pembangunan. Selain itu, tidak ada kajian mendalam mengenai analisis dampak lingkungan (amdal).

"Saya baca beberapa yang meneliti aspek amdalnya dan yang lain, semua mengatakan ini bertentangan dan tidak ada manfaat lingkungan," ujar Fajar.

(Baca: Ini Kerugian Dihentikannya Pembahasan Raperda Reklamasi Menurut Sekda DKI )

Sayangnya, kata Fajar, baik eksekutif maupun legislatif seolah mengabaikan aspek itu. Itulah yang membuat dia berkesimpulan bahwa tujuan reklamasi bukan untuk masyarakat umum lagi.

"Enggak lagi bicara amdal dan nasib nelayan bagaimana. Akhirnya mungkin Allah bukakan jalan dengan (OTT) itu walau sasarannya dari kita (Fraksi Gerindra)," ujar Fajar.

Sasaran OTT yang dimaksud Fajar adalah Mohamad Sanusi. Sanusi yang menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korups.

Kader Gerindra itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap untuk meloloskan raperda reklamasi di DPRD. 

Kompas TV Mengapa Raperda Reklamasi Dihentikan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com