Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kok Nelayan Tidak Pernah Kritik Reklamasi KCN?

Kompas.com - 18/04/2016, 16:41 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan tidak adanya pihak yang mempermasalahkan keberadaan pelabuhan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Marunda, Jakarta Utara.

Padahal, kata Ahok (sapaan Basuki), pelabuhan PT KCN merupakan hasil reklamasi yang ia sebut luasnya mencapai 12 hektar.

Lokasi pelabuhan tersebut, menurut Ahok, juga berada di kawasan nelayan mencari ikan. 

"Kok ketua nelayan tidak pernah kritik itu, cuma kritik swasta (reklamasi 17 pulau)," kata Ahok di Balai Kota, Senin (18/4/2016).

(Baca: Ini Kata Sudin Tata Kota Jakut soal Pulau Reklamasi PT KCN yang Disegel)

PT KCN diketahui merupakan anak perusahaan dari PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), sebuah BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri.

Kendati demikian, Ahok enggan berspekulasi lebih jauh mengenai nelayan yang menurut dia tidak memprotes keberadaan pelabuhan PT KCN itu.

Ahok menduga pihak yang melakukan aksi penyegelan Pulau G pada Minggu (17/4/2016) bukanlah nelayan.

"Ketua kelompok nelayan itu nelayan apa bukan sih, kayaknya bukan deh," ujar dia.

(Baca: Menteri LHK: Ada Indikasi Awal Reklamasi Teluk Jakarta Rusak Lingkungan)

Menurut Ahok, keberadaan pelabuhan milik PT KCN merupakan salah satu topik yang akan ia paparkan dalam rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kantor Kementerian Koordinator Maritim sore ini.

"Makanya, itu aku bingung, kenapa yang KBN KCN diam. (Perusahaannya) milik pemerintah memang itu, saham juga milik DKI. Tetapi, kenapa tidak ada yang ribut?" kata Ahok.

Kompas TV Para Nelayan Muara Angke Tolak Reklamasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com