Djarot: PPSU Tetap Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan tidak ada perbedaan pandangan antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait keberadaan pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

"Aku bilang itu (PPSU) tetap diperlukan tetapi masyarakat jangan cuek, membantu (PPSU) dong," kata Djarot di Balai Kota, Senin (18/4/2016).

Menurut dia, jika warga dan PPSU bekerja bersama, masalah lingkungan cepat teratasi. Djarot menampik bahwa dirinya tidak setuju PPSU.

"Saya setuju dengan PPSU karena itu dibutuhkan. Tetapi masyarakat harus membantu, jangan semua diserahkan ke PPSU. Terutama (kebersihan) di depan rumah sendirilah. Kan masih banyak (keadaan lingkungan) yang melihat, begitu saya pikir," kata Djarot.

Pernyataan Djarot itu agak berbeda dengan pernyataannya tiga hari lalu. Menurut Djarot, pasukan oranye itu bisa mematikan budaya kerja bakti yang ada di warga.

Ia mengatakan, keberadaan PPSU dapat membuat warga menjadi manja. "Budaya kerja bakti jangan sampai hilang. Hati-hati, PPSU tuh bisa mematikan gotong royong lho," kata Djarot, saat itu.

Ahok sebelumnya mengukuhkan 33.099 PPSU pada Agustus 2015 lalu. Mereka ditugasi secara khusus untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ditempatkan di tiap kelurahan di Jakarta.

Ahok menugaskan PPSU untuk mewujudkan Jakarta bersih dan tidak ada puntung rokok yang berserakan. Mereka juga bertugas menimalisasi genangan ketika hujan turun.

PPSU ini memperoleh gaji sebesar upah minimum provinsi, yaitu Rp 3,1 juta per bulan. Mereka juga mendapat fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.