JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis perempuan sekaligus bakal calon gubernur DKI Jakarta Luluk Nur Hamidah mempertanyakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut dia lontarkan dalam sebuah diskusi di Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (21/4/2016).
"Konon katanya APBD kita Jakarta itu fantastis ya, alokasinya itu untuk apa saja? Berapa besar APBD yang benar-benar digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat? Ini kan mestinya dalam perencanaan saja sudah dipikirkan," ujar Luluk.
(Baca: Bakal Cagub Perempuan Ini Sebut Kebijakan Ahok Sangat Maskulin)
Menurut Luluk, selama ini kesenjangan sosial masyarakat di Ibu Kota sangat tinggi.
Ia menilai kesenjangan itu terjadi karena Jakarta hanya dikuasai sekelompok orang yang semuanya memiliki kepentingan.
"Data terakhir menunjukkan tingkat kesenjangan di Jakarta ini sangat tinggi, di atas rata-rata nasional. Jumlah orang kaya itu mungkin sedikit, tetapi kesenjangannya tinggi karena memang pusat-pusat kekuasaan diisi oleh sekelompok orang," katanya.
(Baca: Bakal Cagub DKI Ini Bandingkan Penataan Kali di Jakarta dan Melaka )
Seharusnya, lanjut dia, masyarakat mulai diberi insentif oleh pemprov DKI. Luluk juga menyebut inisiatif warga harus ditumbuhkan melalui solidarity economy.
"Jadi harus ada insentif-insentif yang harus dibangun pemerintah melalui UKM. Apakah di Jakarta bisa kita lihat gerakan yang sangat masif yang difasilitasi pemerintah? Saya kok belum melihat itu ya," ucap Luluk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.