Djarot: Masa Saya Mau Melawan Pak Rizal Ramli soal Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Reklamasi di Teluk Jakarta sepakat untuk dihentikan sementara waktu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan, masalah reklamasi kini ditangani oleh Kementerian Koordinator Maritim.

Djarot menyatakan Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu hasilnya.

"Itu selesai gitu. Sudah ditangani sama Menko (Maritim), sudah diambil alih di sana, ya kita tunggu," kata Djarot, usai shalat Jumat, di Masjid Al Abror, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (22/4/2016).

Djarot menyatakan, Pemprov DKI tentunya menyetujui pula penghentian sementara reklamasi itu.

"Enggak setuju gimana, keputusannya begitu. Gimana enggak setuju, masa saya mau melawan sama Pak Rizal Ramli (Menko Maritim)," ujar Djarot. (Baca: Soal Reklamasi, Djarot Sepakat dengan Menteri Susi dan DPRD DKI)

Sebelumnya, hasil rapat bersama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin kemarin memutuskan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan sementara. 

Tujuannya penghentian untuk melengkapi semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur dalam undang-undang yang menjadi acuan. 

Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli menyatakan selama ini ada tumpang tindih peraturan. (Baca: Pemerintah Sepakat Hentikan Sementara Reklamasi di Teluk Jakarta)

Tumpang tindihnya peraturan dinilai menjadi penyebab tidak adanya kewajiban yang jelas terkait perizinan yang harus dipenuhi sebelum penerbitan izin pelaksanaan. Karena itu, ia menegaskan peraturan yang seharusnya menjadi acuan adalah peraturan terbaru sesuai hierarki yang berlaku di Indonesia. 

"Undang-undang lebih tinggi hierarkinya dari Keppres maupun Perpres. Peraturan yang lama tentu dikalahkan undang-undang yang baru, kecuali ada pasal-pasal pengecualiannya," ucap Rizal.