Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Luar Batang Sepakat Tidak Perlihatkan Dokumen Kepemilikan Tanah

Kompas.com - 28/04/2016, 15:03 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dokumen kepemilikan tanah warga di permukiman Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sebelumnya pernah diperlihatkan kuasa hukum warga, Yusril Ihza Mahendra, kini jadi sulit untuk dilihat.

Warga di sana sepakat untuk tidak memperlihatkan dokumen kepemilikan tanah mereka kepada pihak-pihak tertentu, termasuk kepada Kompas.com, dengan alasan tertentu.

"Mohon maaf, bukannya saya enggak mau kasih lihat. Warga di sini, sama Bang Yusril, sudah sepakat kalau dokumen itu enggak bisa dilihat sama sembarang orang. Kalau mau, langsung ke kantornya Bang Yusril saja untuk lihat," kata Sekretaris Masjid Luar Batang Mansur Amin kepada Kompas.com, Kamis (28/4/2016) siang.

Hingga saat ini, soal pembuktian terhadap dokumen kepemilikan tanah di permukiman Luar Batang masih menjadi bahan perdebatan. Warga bersama Yusril berpendapat, tanah di sana sah milik warga.

Hal itu didasarkan pada kepemilikan sertifikat lahan, girik, dan hak guna bangunan yang disebut dimiliki oleh warga. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, tanah di sana merupakan tanah milik negara. Namun, hingga saat ini, pihak Pemprov DKI Jakarta belum bisa membuktikan pernyataan tersebut.

Kompas.com yang sudah berupaya mencari tahu dari Kantor BPN Jakarta Utara, Kepala BPN Provinsi DKI Jakarta, sampai ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, tetap belum mendapatkan penjelasan yang pasti terkait hal itu. (Baca: Menteri Ferry Pastikan Luar Batang merupakan Lahan Negara)

Meski dalam kesempatan terpisah, Ferry mengungkapkan, tanah di Luar Batang sebenarnya merupakan lahan milik negara. Dalam perkembangannya, lahan itu dikuasai oleh masyarakat sehingga seolah-olah sudah menjadi milik masyarakat.

Beberapa warga yang ditemui di permukiman Luar Batang tadi pun mengaku sudah mengumpulkan fotokopi dokumen kepemilikan tanah mereka ke pihak Masjid Luar Batang. Perwakilan di sana berkoordinasi dengan pihak Yusril untuk menjaga fotokopi dokumen tersebut tetap aman.

Ketika ditanyai tentang dokumen resmi yang masih dipegang oleh warga, Kompas.com diarahkan kembali untuk menemui perwakilan warga di Masjid Luar Batang.

"Ke sana saja, kami enggak bisa kasih lihat. Ke kantor sekretariat masjid saja," tutur warga yang enggan menyebutkan namanya. (Baca: Yusril Pertanyakan Pernyataan Kepala BPN soal Status Luar Batang Tanah Negara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com