Sistem Kebijakan Pelat Ganjil-Genap, Ahok Beri Ide Sergap Pelanggar di Lampu Merah

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk membahas persiapan penerapan electronic road pricing (ERP) untuk menggantikan sistem lalu lintas three in one. Sebelum ERP diterapkan, Ahok berencana menerapkan sistem pelat nomor ganjil-genap.

"Saya bilang sama Dirlantas yang baru, 'tolong Bapak pelajari, bikin forum group discusion bahas manfaat mudaratnya gimana, bagaimana cara razianya, gimana nanti orang ganti pelat. Kalau kalian sudah siap, jalan kan, sambil menunggu ERP,'" ujar Ahok di SD Santa Maria, Juanda, Senin (16/5/2016). 

Penerapan ganjil-genap bertujuan mengurai kemacetan dengan membatasi kendaraan yang beredar di jalanan sesuai dengan pelat nomor kendaraannya. 

Sebagai contoh, jika pada hari Senin kendaraan yang diperbolehkan beroperasi hanya yang berpelat nomor genap, larangan beroperasi berlaku untuk kendaraan dengan pelat nomor ganjil. 

Ahok mengatakan, pengawasan sistem pelat nomor ganjil-genap ini juga tidak susah. Terlebih lagi, kamera pengawas kini sudah dipasang di mana-mana. Ahok memiliki ide untuk mengawasi penerapan sistem pelat ganjil-genap nanti.

"Kalau mau jalankan ganjil-genap boleh, tetapi tiap kali lampu merah, kamu harus berani langsung turunkan 20-50 orang buat ketok pintu yang terjebak di sana," ujar Ahok. 

"Cek STNK, begitu ada yang palsu, pidana, dan mobil ditahan. Sekali saja kamu ngerjain gitu, kamu pasti ciut nyalinya," kata Ahok. 

Dengan cara seperti ini, Ahok malah berpendapat penerapan pelat ganjil-genap akan lebih mudah daripada three in one. Terkait persiapan ERP sendiri, Ahok mengatakan, prosesnya sedang menunggu lelang. Sempat ada perselisihan pendapat menjelang lelang waktu itu, yaitu siapa yang akan melakukan lelang. 

"ERP ini lelangnya di BPKAD atau di UPT ERP? Kalau menurut saya, ya UPT ERP," ujar Ahok.