Ahok: Tak Ada Lagi Toleransi untuk APTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta operator angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) untuk menandatangani kontrak rupiah per kilometer dengan PT Transportasi Jakarta.

Jika tidak, ia memastikan bus-bus APTB dilarang masuk busway per 1 Juni 2016.

"Tak ada lagi toleransi. Kita sudah kasih kesempatan sampai 1-2 tahun, lho," ujar Ahok di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2016).

(Baca juga: Ahok Pastikan Larangan APTB Masuk "Busway" Tak Akan Batal)

Dari enam operator APTB, ada tiga yang belum menandatangani kontrak rupiah per kilometer dengan PT Transjakarta.

Ketiganya adalah Agra Mas, Sinar Jaya, dan Hiba Utama. Sementara itu, tiga operatora lainnya sudah menandatangani kontrak. Mereka adalah Pengangkutan Penumpang Djakarta, Mayasari Bakti, dan Bianglala.

Menurut Ahok, banyak keuntungan yang didapat operator APTB, yang bersedia menandatangani kontrak rupiah per kilometer.

Keuntungan itu meliputi kepastian keuntungan dan tidak adanya lagi keharusan bagi sopir untuk mengejar setoran.

"Kalau sekarang jumlah penumpangnya enggak sesuai, dia enggak mau jalan. Coba kalau kita bayar rupiah per kilometer, ada dan tidak ada penumpang kan dia jalan. Jadi ini akan menguntungkan penumpang," ujar Ahok.

(Baca: Masuk Keluar "Busway", 14 Bus APTB Dikandangkan Dishub DKI)

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta berencana melarang bus APTB masuk busway per 1 Juni mendatang.

Adanya rencana larangan ini bukan yang pertama kalinya. Sejak awal 2015, ancaman serupa sudah beberapa kali dilontarkan. Namun, pada akhirnya, rencana itu batal dan tak jadi dilaksanakan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, dilarangnya APTB masuk busway ini disebabkan banyaknya laporan yang menyebut masih seringnya bus-bus APTB melanggar aturan, mulai dari memungut biaya tambahan kepada penumpang yang naik di sepanjang koridor transjakarta hingga keluar masuk busway untuk naik-turunkan penumpang.