JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memecat ratusan PNS sejak ia menjabat sebagai gubernur, yaitu Oktober 2014.
Para PNS yang dipecat, kata dia, kebanyakan adalah karena mereka indisipliner atau ketahuan terlibat dalam pungutan liar.
"Pecat sudah banyak. Sudah berapa ratus. Hampir tiap hari tanda tangan pemecatan kami. Kalau atasan ketemu enggak masuk 45 hari saja, enggak jelas, kami usulin pecat. Ketahuan terima duit dikit aja dari orang, Rp 1,5 juta pun langsung pecat," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (2/6/2016).
Menurut Ahok, pemecatan ratusan PNS tak mengganggu kinerja Pemprov DKI secara keseluruhan. Sebab, ia menyebut Pemprov DKI sebenarnya kelebihan stok PNS sehingga banyak PNS yang tidak mempunyai tugas yang berarti di instansinya. (Baca: Lewat Siaran Televisi, Ahok Tantang PNS DKI untuk Mengundurkan Diri)
"Dulu kelebihan pegawai kami. PNS enggak pernah mau jadi pengawas. Lihat di lapangan, dulu nyuruh PHL juga ngawasin PHL. Kalau kita enggak benar, keluarin-keluarin. Kalau ada yang enggak bisa kerja, pasti kami keluarin," ujar Ahok.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandy diketahui tengah merencanakan ingin merumahkan 1 juta PNS yang ada di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk efisiensi. (Baca: Kepada PNS DKI, Ahok Beri Tawaran Cara Halus atau Kasar)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.