JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati mengungkapkan banyak proses yang harus dilewati sebelum menyepakati pembelian lahan.
Hal ini untuk menjawab kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terhadap Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang belum melakukan pembelian lahan hingga bulan Juni ini.
"Kalau (beli) tanah kan kami semua sedang dalam proses, Mbak," kata Ratna, saat ditemui wartawan usai rapat pimpinan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/6/2016).
Dia mengatakan, ada sekitar 137 lokasi lahan yang akan dibebaskan. Untuk membebaskan lahan tersebut, harus dilakukan musyawarah harga. Ada sekitar 25 dari 137 lokasi yang sudah dilakukan musyawarah harga.
"Minggu ini, ada lokasi yang kami lakukan pembayaran. (Lahan yang akan dibeli) di daerah Jakarta Selatan, kebanyakan memang rata-rata tanah itu di daerah Jakarta Selatan," kata Ratna.
Ahok sebelumnya menyatakan kekesalannya terhadap kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Ahok mengatakan banyaknya lahan belum terbeli disebabkan masih banyak oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut yang melakukan pungli atau meminta komisi.
"Nih sampai Juni (Dinas Pertamanan dan Pemakaman) belum bayar-bayar itu tanah. Aneh enggak? Aneh," kata Ahok, Jumat (10/6/2016) lalu.
Termasuk lahan bekas Kedutaan Besar Inggris di Bunderan Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, hingga kini juga belum dapat dibebaskan. Padahal rencana pembelian lahan bekas Kedubes Inggris itu sudah disampaikan Basuki sejak tahun 2013.