Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Dinas Pertamanan Akhirnya Dijadikan Staf oleh Ahok Setelah Sering Dimarahi

Kompas.com - 18/06/2016, 09:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya mengganti Ratna Diah Kurniati dari jabatan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Basuki mengangkat mantan Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Djafar Muchlisin menjadi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, pada pelantikan pejabat eselon, Jumat (17/6/2016) kemarin.

Melihat ke belakang, Basuki melantik Ratna pada 3 Juli 2015 lalu. Ratna menggantikan posisi Nandar Sunandar, yang juga kerap dimarahi Basuki akibat banyaknya sampah di taman-taman.

Menyusul Nandar, kini Ratna juga dijadikan staf di Badan Diklat DKI Jakarta jelang satu tahun masa jabatannya. Basuki terbilang kerap memarahi Ratna ketika mengurusi taman dan makam.

Banyak permasalahan, menurut Basuki, yang tak kunjung terselesaikan. Mulai dari kegagalan pembebasan lahan, tak terpenuhinya jumlah ideal ruang terbuka hijau (RTH), masih banyak oknum meminta komisi, hingga tak tercapainya pembelian lahan eks Kedubes Inggris di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Untuk permasalahan terakhir itu, Basuki bahkan pernah memarahi Ratna hingga menangis terisak. Kemarahan Basuki memuncak ketika ia disambangi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam T Malik, pada Kamis (7/4/2016) lalu.

Moazzam menanyakan perihal pembelian lahan tersebut. Pasalnya, Deutsche Bank ingin membeli dengan harga lebih mahal. Ratna yang ikut serta dalam pertemuan Basuki dengan Moazzam, disebut-sebut sempat menangis karena Basuki tak henti-hentinya memarahinya.

Seorang sumber Kompas.com di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menyebut, saat rapat itu, Basuki begitu meluapkan kemarahannya.

"Bukan cuma Ibu (Ratna) yang menangis sampai ditenangin pegawainya. Bapak (Basuki) juga marahnya sampai matanya merah, hampir nangis juga," kata sumber itu.

Sayangnya, video rapat tersebut tidak diunggah dalam akun YouTube Pemprov DKI. (Baca: Ahok Marah Lahan Kedubes Inggris Tak Kunjung Dibeli, Kadis Pertamanan Menangis)

Basuki mempertanyakan pembelian lahan eks Kedubes Inggris yang tak kunjung tercapai. Pasalnya, pembelian lahan sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.

"Ngamuk saya. Hebat sekali Dinas Taman membuat dubes dan Kerajaan Inggris 'mengemis' sama Pemprov DKI Jakarta karena enggak beli tanahnya," kata Basuki saat itu.

Basuki menduga, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sengaja menunda pembelian lahan karena masih ingin memungut komisi.

Batu nisan tak bertuan

Selain permasalahan pertamanan, Basuki juga menganggap permasalahan pemakaman juga tak dapat diselesaikan Ratna. Baru-baru ini, Basuki menemukan banyak makam fiktif di taman pemakaman umum (TPU) di Jakarta.

Makam fiktif adalah makam yang keberadaannya hanya sebagai penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan. Semakin besar bayarannya, maka akan mendapat makam di depan. Untuk itu, kini ia tengah membangun sistem yang dinilai dapat menghilangkan praktik pungli dalam bisnis pemakaman di Jakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Megapolitan
Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Megapolitan
Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

Megapolitan
Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Megapolitan
Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu 'Video Call' Setiap Hari?

Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu "Video Call" Setiap Hari?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com