Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Teman Ahok": Kalau Kami Diaudit, maka Partai Juga Harus Diaudit

Kompas.com - 20/06/2016, 06:32 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Relawan pendukung Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok", mengaku siap jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mengaudit keuangan mereka.

Hal itu dikemukakan Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, untuk menanggapi tudingan mengenai aliran dana Rp 30 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta yang masuk ke Teman Ahok.

"Kami siap jika tim penegak hukum butuh mengaudit keuangan Teman Ahok," ujar Amalia di Markas Teman Ahok di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu (19/6/2016).

(Baca juga: Dituding Terima Rp 30 Miliar, "Teman Ahok" Siap Buka Data Keuangan)

Amalia dengan tegas membantah adanya dana sebesar itu masuk ke rekening Teman Ahok.

Ia pun meminta kepada pihak yang melontarkan pernyataan tersebut untuk bisa membuktikannya.

Amalia juga menyatakan, jika Teman Ahok diaudit keuangannya, maka keuangan partai politik juga harus diaudit.

"Jika memang ngotot dengan itu (suap Rp 30 miliar), ya buktikan saja, kita siap lho diaudit. Kalau Teman Ahok diaudit, maka partai lain juga nanti diaudit juga," ucap dia. 

(Baca juga: "Teman Ahok": Kalau Kami Terima Dana Rp 30 Miliar, Kami Beli Satu Gerbong Kereta)

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menyebutkan, ada aliran dana Rp 30 miliar yang mengalir ke Teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi Pantai Utara, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Junimart dalam rapat kerja Komisi III dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

"Kami dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar Rp 30 miliar untuk Teman Ahok. Dana tersebut disalurkan lewat Sunny dan Cyrus," kata Junimart di ruang rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

"Salah satu orangnya Cyrus. Kan dipecat. Kami bilang ke KPK biar ini berkembang," lanjut dia.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku memiliki dokumen terkait informasi tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan dari mana informasi tersebut didapatkannya.

Tudingan tersebut telah dibantah staf Gubernur DKI Jakarta Basuki, Sunny Tanuwidjaja.

Sementara itu, pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, menantang Junimart untuk membuktikan ucapannya. (Baca juga: Ini Jawaban Hasan "Cyrus" Disebut Junimart Terima Rp 30 Miliar dari Pengembang untuk "Teman Ahok")

Kompas TV Sudah 950 Ribu KTP Yang Dikumpulkan Teman Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com