Kinerja Baik, Warga Apresiasi Pemerintahan Ahok-Djarot

SETELAH bekerja sekitar 1,5 tahun, masyarakat Jakarta memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Penghargaan tertinggi diberikan setelah masyarakat melihat kerja nyata pemerintah DKI Jakarta.

Mayoritas responden (70,4 persen) menyatakan puas hingga sangat puas atas kinerja pemimpin mereka.

Sepanjang 2014-2016, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta. Meskipun sebagian kebijakan itu menimbulkan perdebatan, kenyataannya masyarakat Jakarta merasa puas dengan sejumlah gebrakan yang dibuat pemerintahan Basuki-Djarot. Kepuasan ini berkembang setelah masyarakat melihat dan mengalami sendiri realitas perubahan kondisi dari ibu kota negara.

Hal tersebut menjadi kesimpulan dari survei wawancara tatap muka langsung yang dilakukan Litbang Kompas, pertengahan bulan ini.

Masyarakat Jakarta cenderung memberikan penilaian rasional pada kinerja pemerintahan Basuki-Djarot. Ada empat variabel, yakni penilaian terhadap kondisi Jakarta, tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kesukaan pada pemimpin, dan loyalitas pada pemimpin.

Berdasarkan perhitungan statistika, penilaian kondisi Jakarta memberikan pengaruh tertinggi terhadap kepuasan dibandingkan tiga aspek lainnya. Ini menunjukkan, warga Jakarta menilai pemimpinnya secara rasional.

Positif dan negatif

Kerja keras pemerintahan Basuki-Djarot selama ini telah membuahkan hasil. Setelah pembenahan dilakukan, sejumlah bidang, seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, infrastruktur, dan transportasi, dinilai baik oleh masyarakat.

Pemerintahan kali ini melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sebelumnya dirintis Gubernur Joko Widodo. Melalui KJP, siswa miskin mendapatkan kesempatan menamatkan pendidikan minimal sampai jenjang SMA.

Setiap bulan, siswa ini mendapat bantuan dana untuk membeli peralatan sekolah, biaya transportasi, serta biaya ekstrakurikuler. Program KJP dinilai cukup memuaskan pelaksanaannya oleh masyarakat meski beberapa bulan lalu terjadi penyelewengan dana KJP.

Pada bidang kesehatan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) juga tetap dilanjutkan. Program KJS ditujukan bagi warga ber-KTP DKI yang belum memiliki jaminan kesehatan di luar Asuransi Kesehatan BPJS.

Penyediaan permukiman juga menjadi salah satu bidang yang dinilai baik. Pembangunan rusunawa hingga 15.000-20.000 unit telah membantu penyediaan permukiman bagi masyarakat di bantaran sungai.

Meskipun penertiban permukiman bantaran sungai menuai kontroversi, nyatanya program itu mendapat apresiasi positif. Pembongkaran rumah di bantaran sungai telah berkontribusi pada upaya pengendalian banjir. Di sisi lain, kehidupan masyarakat bantaran semakin baik karena direlokasi ke rusunawa.

Bidang transportasi juga mendapat penilaian baik. Kebijakan Gubernur menambah armada bus dan memperluas rute transjakarta mendapat sambutan baik dari masyarakat karena sedikit banyak menjawab masalah ketersediaan angkutan umum di Jakarta.

Persoalan lingkungan dinilai masyarakat belum cukup mengalami perubahan yang berarti. Namun, upaya pembersihan saluran air oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dinilai cukup efektif menjaga kebersihan lingkungan dan kondisi drainase.