Duga Ada Pemalsuan Dokumen di Lahan Cengkareng Barat, Pemprov DKI Lapor ke Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaporkan kasus lahan Cengkareng Barat ke Bareskrim Mabes Polri, pada Rabu (29/6/2016) kemarin.

Kasubbag Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta Haratua Purba mengatakan pelaporan kepada polisi itu didasarkan dugaan adanya dokumen palsu.

"Kami sudah lapor ke Bareskrim atas keterangan palsu ke akta autentik. Dilaporkan ke Bareskrim tanggal 29 Juni," kata Haratua, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Biro Hukum, lanjut dia, menelusuri asal-usul terbitnya sertifikat atas nama Toeti Noeziar Soekarno. Toeti mengklaim lahan di Cengkareng Barat sebagai lahan miliknya.

Di sisi lain, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015, lahan itu merupakan lahan kepemilikan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

Sertifikat yang dimiliki Toeti pun asli karena langsung diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Klaim Dinas Perumahan, itu kan sertifikat (yang dimiliki Toeti) asli, memang asli sertifikatnya. Cuma data pendukungnya yang kami duga palsu, itu yang kami tangani," kata Haratua.

Ia menjelaskan dasar penerbitan sertifikat itu adalah laporan kehilangan atas girik. Namun, girik serta tanah tersebut tidak pernah ada.

"Nah sampai kemarin, kami masih fokus ke penerbitan sertifikat ini, apa aja data-data yang enggak benar, hingga terbit sertifikat. Sudah selesai, kami lapor ke Bareskrim. Baru nanti kami pelajari pembeliannya itu, yang menurut kami tidak benar secara hukum nanti kami gugat," kata Haratua.

Selain itu, lanjut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan juga masuk ke dalam kasus ini. Sebab, pembelian lahan Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta termasuk indikasi kerugian negara pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan 2015. (Baca: Karut-marut Lahan Cengkareng Barat, Siapakah yang "Bermain"?)