Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tikus, Si "Kambing Hitam" di Pemprov DKI

Kompas.com - 13/07/2016, 10:10 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - "Digigit tikus." Begitu alasan yang kerap diberikan jika ada masalah dari mesin milik Pemprov DKI yang tidak berfungsi. Alasan klasik yang membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran.

Alasan ini pertama didengar Ahok, sapaan Basuki, ketika dia mendatangi langsung underpass Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, yang digenangi air, beberapa bulan silam.

Saat itu, salah seorang petugas pengawas mengatakan, terendamnya underpass disebabkan tak berfungsinya mesin pompa air akibat kabel yang rusak digigit tikus.

"Kayak dulu di Pasar Gembrong itu lebih lucu kan jawabannya, digigit tikus. Saya datangin. Kabelnya segede gitu kok, tikusnya segede gimana mulutnya. Sampai ada yang bilang, 'Bukan pak, plus minusnya terbalik'," ujar dia.

Alasan itu didengar lagi oleh Ahok saat Senin (11/7/2016) lalu, 1.217 mesin-mesin presensi pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta offline.

Kendala teknis yang menyebabkan mesin offline itu membuat kehadiran 6.072 PNS di beberapa instansi menjadi tidak tercatat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, beberapa kabel fiber optic mesin presensi putus karena digigit tikus saat libur panjang saat Lebaran.

"Karena kejadiannya kemarin habis libur lama. Mungkin waktu itu ada sesuatu, kita akan cek laporan kondisi offline dan online mesin absennya," ujar Dian di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).

Menurut Ahok, rusaknya mesin presensi membuatnya tidak bisa memberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD). Apalagi, seusai kerusakan, para PNS yang tidak bisa melakukan presensi kemudian mengajukan presensi secara manual.

"Enggak bisa dipotong. Karena rusak, mereka langsung ngajuin manual. Enggak apa-apa, saya di sini sabar kok," ujar Ahok.

Atas dasar itu, Ahok meyakini ada unsur kesengajaan di balik rusaknya mesin presensi. Sebab, kata dia, kerusakan semacam itu sudah sering terjadi.

Oleh karena itu, Basuki berencana mengubah sistem presensi PNS Pemprov DKI. Ke depannya, lanjut dia, presensi tidak boleh dilakukan secara manual meskipun mesin presensi rusak.

Dengan cara ini, ia yakin tidak akan ada lagi PNS yang berani mengakali mesin presensi dengan tujuan bisa melakukan presensi manual.

"Kalau sangsi mau cari alasannya gimana? Akhirnya kami buat sesuatu yang lebih keras. Kerasnya gimana? Kalau ada alat elektronik rusak, ya sudah enggak dapat TKD," kata Ahok.

Dengan begitu, tikus diharapkan tak bisa menjadi "kambing hitam" lagi....

Kompas TV Puasa Hari Pertama, PNS DKI Tiba Lebih Awal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com