Disebut Rizal Ramli Karyawan Pengembang, Ahok Tertawa Sambil Bilang Terserah

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi santai komentar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyebutnya sebagai karyawan pengembang reklamasi.

"Ha-ha-ha... ya terserah beliau ngomong apalah," kata Ahok seusai menghadiri pelantikan Kepala BNPT dan BPOM di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/7/2016).

Ahok mengatakan, pada prinsipnya, ia tetap meminta agar ada keputusan tertulis terkait pemberhentian reklamasi Pulau G di Pantai Utara Teluk Jakarta.

Sementara itu, empat menteri, yakni Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil, memutuskan pemberhentian Pulau G tanpa keputusan tertulis.

Oleh karena itulah, dia mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut.

"Yang penting bikin tertulis saja," ucap Ahok.

Rizal Ramli sebelumnya mengaku heran mengapa Ahok begitu ngotot mempertahankan pembangunan reklamasi Pulau G di utara Jakarta. Rizal heran mengapa Basuki sampai mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo sebagai upaya agar pembangunan Pulau G tetap dilanjutkan.

"Saya juga bingung kenapa dia (Basuki) ngotot. Ahok itu Gubernur DKI atau karyawan pengembang?" ujar Rizal di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Padahal, lanjut Rizal, pembatalan pembangunan adalah keputusan tiga menteri teknis dan seorang menteri koordinator. Terlebih lagi, keputusan penghentian pembangunan itu didasarkan pada kajian yang jelas dan terukur.

Pertama, jika jadi dibangun, Pulau G akan menghambat arus lalu lintas kapal nelayan tradisional di Muara Angke. Kedua, terdapat jaringan pipa gas di dekat lokasi pembangunan Pulau G.

Berdasarkan aturan internasional dan aturan pemerintah, 500 meter di sekitar jaringan pipa gas itu tidak bersih dari struktur bangunan.

Namun, keputusan empat menteri itu tidak tertulis. Sementara itu, Ahok membutuhkan keputusan tertulis untuk penghentian reklamasi Pulau G.