Fraksi PDI-P DPRD DKI: 80 Persen Warga Tak Kehendaki "Incumbent"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta, Bambang DH, mengaku telah menemui rekan-rekannya di fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta pada 27 Juni lalu. Mereka baru saja menyelesaikan reses ke daerah pemilihannya masing-masing.

"Mereka turun ke daerah pemilihannya, dan mereka turun ke ranting partai serta masyarakat. Dari itu, boleh dikatakan 80 persen tidak menghendaki incumbent (petahana) lagi," kata Bambang di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).

Hasil reses 28 anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta itu dilaporkan ke DPP PDI-P sebagai bahan pertimbangan. Mantan Wali Kota Surabaya itu memandang ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan warga enggan memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi.

Alasannya antara lain rendahnya capaian penyerapan anggaran.

"Kemudian mayoritas mereka melihat arogansi di dalam statement-statement-nya. Ketika reses, banyak kawan yang ditagih janji waktu menjelang Pilgub 2012, misalnya terkait penggusuran," kata Bambang.

Ia menjelaskan, banyak anggota Fraksi PDI-P yang ditagih janji-janji Ahok saat Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu, Ahok berpasangan dengan Joko Widodo.

Anak ranting dan masyarakat menjelaskan, banyak program Pemprov DKI Jakarta yang tak sama dengan janji kampanye.

"Kawan-kawan DPRD menerima harapan-harapan masyarakatnya terhadap pimpinan yang akan datang. Mereka curhat," kata Bambang.