Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Kharisma Bangsa Tunggu Sikap Pemerintah RI Terkait Tudingan Pemerintah Turki

Kompas.com - 29/07/2016, 14:53 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Pihak Sekolah Kharisma Bangsa menunggu sikap Pemerintah Republik Indonesia (RI) terkait tudingan Pemerintah Turki yang menyebut sekolah itu berkaitan dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).

FETO adalah sebutan dari Pemerintah Turki untuk para pengikut ulama Fethullah Gulen yang gagal melakukan kudeta beberapa waktu lalu.

"Kami tunggu sikap dari Pemerintah RI bagaimana," kata Kepala Sekolah Kharisma Bangsa Sutirto kepada Kompas.com di Sekolah Kharisma Bangsa, Tangerang Selatan, Jumat (29/7/2016).

(Baca juga: Sekolah Kharisma Bangsa Bantah Berkaitan dengan Kelompok Fethullah Gulen)

Sutirto mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sudah mengetahui latar belakang dan aktivitas Sekolah Kharisma Bangsa.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan tingkat Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten.

"Input dan output (lulusan) kami, apa yang kami lakukan, sudah kenal semua," kata Sutirto.

Ia pun berharap Pemerintah RI bisa mengambil sikap positif untuk Sekolah Kharisma Bangsa.

Pemerintah Turki sebelumnnya menyebutkan, ada sembilan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia yang terkait dengan FETO, satu diantaranya adalah Sekolah Kharisma Bangsa.

Bahkan, Pemerintah Turki meminta Pemerintah RI menutup sekolah tersebut.

(Baca juga: Buya Syafii: Permintaan Turki untuk Tutup Sekolah Terkait Gulen, Tindakan yang Overdosis!)

Namun, tudingan itu dibantah oleh Sekolah Kharisma Bangsa dan menegaskan bahwa sekolah swasta itu tak punya afiliasi dengan FETO.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com