JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memproses pelaporan berbagai permasalahan melalui aplikasi Qlue kepada pengurus RT/RW. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan memberi sosialisasi bagi para pengurus RT/RW untuk menggunakan aplikasi Qlue.
"Sekarang (pengurus) RT/RW mau dilatih Qlue," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/8/2016).
Hal ini untuk menjawab kegelisahan segelintir Ketua RT/RW yang menolak melaporkan permasalahan di lingkungannya dengan menggunakan aplikasi Qlue. Bahkan, jika tidak melapor melalui Qlue, dana operasional mereka akan dicabut. Basuki menjelaskan, wacana tersebut belum akan terealisasi.
"Sekarang kan kami lagi proses. Nanti kalau (pengurus RT/RW) enggak lapor Qlue, ya kami stop (dana operasional)," kata Basuki.
Selain itu, dia menjelaskan, aturan pelaporan melalui aplikasi Qlue tidak harus dilakukan oleh Ketua RT dan RW.
"Kan bisa dilakukan oleh sekretaris atau staf. Enggak mesti lewat Ketua RT/RW nya," kata Basuki. (Baca: Sehari, Qlue Terima 40.000 Laporan dari 500.000 "User")
Pengurus RT/RW DKI Jakarta yang menolak menggunakan Qlue membentuk Forum RT RW DKI Jakarta untuk menggalang 3 juta KTP menolak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Mereka mengklaim saat ini telah memiliki ratusan anggota yang terdiri dari pengurus RT RW di seluruh Jakarta. Mereka menggalang dukungan berupa pengumpulan 3 juta KTP untuk menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan melecehkan lembaga RT RW. (Baca: Beredar Forum Dukungan Pilkada di Sebuah TK Tolak Pemimpin Arogan)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.