Ahok Sebut BPN Jaksel Digeledah Kejaksaan karena Laporan dari Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut digeledahnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan oleh aparat Kejaksaan Negeri setempat terkait kasus penjualan lahan fasos fasum milik Pemerintah Provinsi DKI.

Menurut Basuki, Pemprov DKI sempat mendapatkan lahan yang merupakan kewajiban salah satu pengembang dalam penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).

"Kami ada lahan buat fasum fasos dijual lagi," ujar dia di Balai Kota, Selasa (2/8/2016).

Menurut Basuki, ditanganinya kasus tersebut merupakan tindak lanjut laporan dari Pemprov DKI. Karena itu, ia mengapresiasi penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri.

"Sudah bagus. Kan sudah kami laporin," ujar dia. (Baca: Geledah Kantor BPN Jaksel, Tim Kejari Sita Dokumen Lahan yang Diduga Rekayasa )

Penggeledahan yang dilakukan di Kantor BPN Jaksel diketahui dilakukan terhadap ruangan Sekretariat Tim Kendali Program Pertanahan BPN Jaksel. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jaksel Yovandi Yazid mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen penerbitan sertifikat tanah.

"Kami membutuhkan barang bukti, salah satunya soal surat tanah. Diduga ada keterlibatan dari pejabat BPN," kata Yovandi di lokasi, Selasa.

Lahan yang menjadi objek dalam kasus ini diketahui merupakan lahan seluas 2.975 meter persegi yang berada di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri RT 08 RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Tanah itu didapatkan Pemprov DKI Jakarta pada 2014 atas kewajiban fasos dan fasum dari PT Permata Hijau. Aset tersebut diduga telah dijual tanpa prosedur yang jelas oleh oknum kepada pihak ketiga yang diduga pengembang, hingga menimbulkan kerugian negara Rp 150 miliar. (Baca: Djarot: Saya Masih Percaya BPN, tetapi Mari Bersihkan Oknum Enggak Benar di BPN )