Pemprov DKI Punya Simpanan Anggaran Rp 13,9 Triliun di Bank, Ini Kata Heru Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan perihal simpanan anggaran Rp 13,9 triliun di Bank DKI dan bank milik BUMN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena besarnya simpanan tersebut.

"Posisi Juni 2016, DKI memang benar punya uang Rp 13,9 triliun, bukan tersimpan, tapi punya anggaran. Anggaran Rp13,9 triliun itu berjalan terus, bukan disimpan terus, tidak," kata Heru, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Tiap bulannya, Pemprov DKI Jakarta memiliki kebutuhan belanja modal dan belanja pegawai sekitar Rp 5 triliun. Belanja langsung itu untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet (TALI), gaji pegawai, gaji anggota dewan, serta belanja barang dan jasa.

"Berarti kami prediksi ke depan harus punya uang untuk membiayai dua bulan ke depan dong. Kami buat grafik, ada tiga garis, max, safety, dan minimum. Minimum itu bahaya lah, enggak punya duit," kata Heru.

Sehingga anggaran sebesar Rp 13,9 triliun itu diprediksi untuk belanja daerah selama 2,5-3 bulan.

"Jadi Rp 13,9 triliun itu bukan saldo yang saya safety box kan, atau saya simpan di deposito. Anggaran itu adalah pembiayaan kami per hari per bulan," kata Heru.

Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati urutan kedua dengan dana yang tersimpan mencapai Rp 8,034 triliun. Kemudian, disusul Jawa Timur dengan Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, dan Aceh Rp 1,4 triliun.

"DKI Jakarta punya otonomi daerah di provinsi dan pemerintah kota tidak punya otonomi daerah, jadi semua dibiayai oleh provinsi. Sedangkan provinsi lain dengan kabupaten dan kota berdiri sendiri dengan anggarannya, saya enggak mau dong dibandingin dengan ini," kata Heru. (Baca: Ahok yang Pertama Kali Ditegur Saat Jokowi Blakblakan soal Serapan Anggaran Daerah)