Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kriteria Cawagub yang Dibutuhkan Ahok Menurut Peneliti SMRC

Kompas.com - 19/08/2016, 12:02 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, memaparkan kriteria bakal calon wakil gubernur yang dibutuhkan untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI 2017.

Pertama, ia menyarankan Ahok agar memilih bakal cawagub berdasarkan kepentingan elektoral yang bisa memperkuat basis pemilih Ahok di sejumlah daerah di Ibu Kota.

Sirojudin menilai penting untuk memilih bakal cawagub yang berbeda latar belakang geografis dan agama.

Opsi lainnya adalah bakal cawagub yang memiliki afiliasi kuat dengan partai politik.

(Baca juga: Menunggu Kepastian PDI-P Deklarasikan Dukungan untuk Ahok dan Djarot... )

Pemilihan bakal cawagub secara geografis, menurut Sirojudin, diperlukan agar basis pemilih Ahok bisa semakin luas.

Ia mengatakan, mayoritas penduduk Jakarta adalah suku Jawa, kemudian suku Betawi.

Jika pendamping Ahok tidak berasal dari suku mayoritas di Jakarta, maka ia menilai warga suku mayoritas tersebut akan merasa tidak terwakili dan kemungkinan tidak mendukung Ahok.

"Kalau sama orang Sumatera keduanya, orang Jawa, Sunda, tidak akan terwakili. Bisa jadi pergi, enggak mau milih," ujar Sirojudin, Kamis (18/8/2016).

Ia juga menilai bakal cawagub Ahok harus bisa menjalankan pemerintahan dengan baik serta membangun komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, mampu menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik.

(Baca juga: Isu Ahok-Djarot Santer, Pendukung Masih Tetap Deklarasi Risma untuk DKI 1)

Menurut Sirojudin, hal itu sangat penting karena jika kembali terpilih, tanpa dukungan dari partai politik yang menempatkan wakil-wakilnya di DPRD, pemerintahan Ahok tidak akan bisa berjalan mulus.

"Membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik dan anggota DPRD harus baik, bisa membangun kinerja birokrasi dan bekerja sama dengan seluruh jaringan birokrasi, tanpa itu tidak akan jalan," ujar Sirojudin.

Hingga Jumat (19/8/2016), Ahok belum mengumumkan bakal cawagub yang akan mendampinginya pada Pilkada DKI 2017.

Kompas TV Beredar Video Anti-Ahok dari Sejumlah Kader PDIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com