Belum Ada Pola Pasti Rekayasa Lalu Lintas Terkait Penutupan Perlintasan Sebidang di Senen

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta masih membahas bersama pihak terkait perihal rekayasa arus lalu lintas ketika perlintasan sebidang di Stasiun Pasar Senen akan ditutup nanti.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat Harlem Simanjuntak kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2016).

"Kalau pola (rekayasa) kami belum dapat, harus lurus atau belok-belok, begitu. Kami masih mau rapat koordinasi hari Senin (22/8/2016)," kata Harlem.

Menurut Harlem, dari hasil pembahasan terakhir, arus lalu lintas yang akan direkayasa ada dua, yakni dari arah Cempaka Putih menuju Kwitang dan sebaliknya, arah Kwitang menuju Cempaka Putih.

Kelak pengendara akan diarahkan untuk melintas melalui underpass.

"Diarahkan semuanya melalui terowongan. Katanya, sekarang setiap ada perlintasan kereta, kalau ada underpass atau fly over, harus lewat di situ," tutur Harlem.

Selain soal rekayasa arus lalu lintas bagi pengguna kendaraan pribadi, pihaknya juga masih memikirkan laju pengendara angkutan umum di sana.

Harlem menjelaskan, setidaknya ada sembilan trayek angkutan umum yang akan ikut dalam rekayasa arus lalu lintas ini.

"Karena ada sembilan trayek di situ, agak susah mencari pengalihan jalannya ke mana, karena itu sehari-harinya memang padat," tutur Harlem.

Rencana penutupan perlintasan sebidang ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertimbangan menutup perlintasan dekat Stasiun Pasar Senen tidak lain atas alasan keselamatan dan keamanan.

Menurut Senior Manajer Humas PT KAI Daop 1 Bambang Prayitno, perlintasan sebidang atau yang berpotongan langsung dengan jalan raya, baik yang dijaga atau tidak, dinilai tetap merupakan daerah rawan kecelakaan.

Dampak dari kerawanan perlintasan sebidang, bagi PT KAI, dapat mengalami kerugian sarana prasarana, seperti lokomotif, gerbong kereta, jalur KA, serta kerugian terhambatnya perjalanan KA.

Sedangkan dampak bagi pengguna jalan lebih fatal, bisa menyebabkan kematian.

Rencana peniadaan perlintasan tak sebidang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Dalam Pasal 91 Ayat 1 UU tersebut, disebutkan bahwa perpotongan antara jalur KA dan jalan dibuat tidak sebidang.