Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan JJ Rizal terhadap Tudingan Ahok soal Dana untuk PDS HB Jassin

Kompas.com - 30/08/2016, 11:10 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejarawan JJ Rizal mencoba menjelaskan kembali mengenai kondisi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. Hal ini untuk meluruskan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyebut pengelola PDS HB Jassin tidak ingin diambil alih oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Rizal mengatakan, PDS HB Jassin bukannya tidak mau bergabung dengan BPAD DKI Jakarta.

"Pengurus yayasan mau dan bisa mengerti aturan itu, siap juga mau bergabung dengan BPAD, tetapi ada syarat-syarat yang kemudian diberikan. Ini berat di internal Yayasan PDS HB Jassin," kata Rizal kepada Kompas.com, Selasa (30/8/2016).

Salah satu syaratnya adalah dokumen-dokumen yang disimpan di PDS HB Jassin akan menjadi milik Pemprov DKI. Sementara itu, almarhum Jassin berpesan agar koleksinya tetap menjadi milik pribadinya.

Pemprov DKI hanya membantu dalam segi pengelolaan. Selain itu, kata Rizal, pengelola juga khawatir Pemprov DKI tidak bisa menjaga arsip-arsip itu.

Rizal mengatakan, sebenarnya masalah-masalah tersebut masih bisa didiskusikan antara pengelola dan BPAD DKI.

Rencana penggabungan PDS HB Jassin di bawah BPAD DKI pun sudah dalam pembahasan. Namun, proses pertemuan keduanya dalam membahas rencana penggabungan terkesan lambat.

"Tiap pertemuan orangnya gonta-ganti. Alhasil, bukan matang rencana penggabungan, malahan jalan di tempat. Mengalami involusi alias maju, tetapi tidak berkualitas," ujar Rizal.

Sementara itu, PDS HB Jassin hanya mendapatkan bantuan dana untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp 50 juta saja. Gaji karyawan pun masih di bawah UMR. Padahal, PDS HB Jassin membutuhkan dana untuk perawatan dokumen.

"Bantuan dana dari publik tidak mencukupi, sampai memperbaiki AC ruang koleksi saja tidak mampu, padahal itu membahayakan koleksi," ujar Rizal.

"Sampai di sini apakah salah jika dikatakan Pemprov DKI Jakarta abai terhadap aset budaya yang penting dan merupakan warisan berharga dari zaman Bang Ali?" kata Rizal.

Sebelumnya, Ahok geram terhadap Rizal yang mengeluh soal Pemprov DKI yang tidak lagi memberikan dana hibah kepada PDS HB Jassin. Ahok mengatakan, dia sudah menawarkan untuk mengambil alih pengelolaannya. Namun, kata Ahok, mereka menolak.

Ahok mengatakan, dia justru menjaga eksistensi PDS HB Jassin dengan cara memberikan sebagian uang operasionalnya untuk gaji pegawai.

(Lihat, Ahok: JJ Rizal Enggak Usah Sok Deh, yang Gaji Pegawai HB Jassin Tiap Bulan Itu Gua! dan Ahok: Anda Cuma Minta Rp 2 Miliar Terus Pesta Pora? Sorry... )

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com