JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan aturan pembatasan kendaraan bermotor di sejumlah jalan protokol di Jakarta berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap dimulai hari ini, Selasa (30/8/2016). Tercatat 219 pengendara yang melanggar sistem tersebut ditilang pada hari pertama penerapan ganjil genap.
"Pagi ini dari pukul 07.00-10.00 WIB di seluruh kawasan ganjil genap ada 219 pelanggar yang kami tindak," ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin siang.
Budiyanto menjelaskan, para pelanggar dibebaskan memilih slip sanksi tilang, baik slip merah maupun slip biru. Jika memilih slip merah, maka pengendara akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri, namun jika memilih slip biru para pengendara akan membayarkan denda tilang maksimal sebesar Rp 500.000 ke Bank BRI.
"Kalau slip merah berarti pelanggar harus datang sendiri ke pengadilan, kalau slip biru denda tilang maksimal dititip ke bank BRI," ucapnya.
(Baca: Penerapan Sistem Ganjil Genap, Penumpang Transjakarta Meningkat 30 Persen)
Budiyanto menambahkan, polisi menahan surat izin mengemudi (SIM) maupun surat tanda nomor kendaraan (STNK) para pengendara yang melanggar. Adapun jumlah SIM yang disita sebanyak 133 dan STNK sebanyak 86.
Secara teknis, pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil-genap akan dilakukan dengan hanya memperbolehkan kendaraan berpelat nomor genap melintas pada tanggal genap. Kendaraan dengan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil.
Nomor pelat ganjil atau genap dilihat dari angka paling belakang yang ada pada pelat nomor polisi kendaraan.
Kebijakan itu hanya diberlakukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Gatot Soebroto (simpang Kuningan sampai Gerbang Pemuda) dari Senin sampai Jumat, tepatnya pada pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB. Kebijakan itu tidak berlaku pada hari Sabtu-Minggu atau hari libur nasional.