Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI Minta Bentrok pada Penertiban Rawajati Tidak Terulang di Bukit Duri

Kompas.com - 07/09/2016, 15:40 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyayangkan terjadinya bentrokan saat penggusuran permukiman warga di pinggiran rel di Rawajati, Jakarta Selatan, pada 1 September lalu.

Dewan menilai bentrokan itu tidak akan terjadi jika ada penanggung jawab petugas yang mengawal penggusuran.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif menyatakan, saat berlangsungnya penertiban, tidak ada satupun pejabat yang menjadi penanggung jawab. Kondisi inilah yang dinilainya menjadi penyebab tidak terkontrolnya sikap anggota Satpol PP.

"Kalau ada yang tanggung jawab, pasti tidak akan ada yang memukuli. Tapi karena enggak ada koordinasi, orang jadi seenaknya," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Rabu (7/9/2016).

Ia menyampaikan hal itu saat rapat bersama jajaran Wali Kota Jakarta Selatan dan Satpol PP DKI Jakarta. Komisi A memanggil Wali Kota Jaksel dan Satpol PP untuk menjelaskan tentang penggusuran Rawajati.

Saat penggusuran Rawajati, Syarif mengaku menyaksikan bagaimana anggota Satpol PP bertindak semena-mena terhadap warga. Ia bahkan menyebut ada warga yang sudah tidak berdaya ditarik-tarik keluar dari rumahnya.

Menurut Syarif, aksi yang dilakukan anggota Satpol PP di Rawajati bukan lagi dalam rangka operasi tetapi karena faktor kekesalan individu. Ia menegaskan, kondisi seperti itu tidak akan terjadi jika ada penanggung jawab.

"Karena warga emosi, mukul, Satpol PP-nya emosi juga. Jadi antar pribadi, bukan operasi. Kalau ada penanggung jawab kan yang seperti ini bisa dilerai," kata Syarif.

Atas dasar itu, Syarif menyatakan agar ke depannya Pemprov DKI menjalankan prosedur dalam eksekusi penggusuran. Hal itu diharapkannya dilakukan dalam penggusuran permukiman warga Bukit Duri yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Yang seperti ini jangan dianggap sepele. Bukit Duri harus ditetibkan dengan bagus. Silakan SP 1, SP 2. Tapi jangan sampai ada korban," ujar Syarif.

Kompas Video Mempertahankan Rawajati
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com